Jakarta, FORTUNE - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) demi mengakomodasi program pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW).
Dia mengatakan program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperbesar bauran energi baru terbarukan (EBT) sekaligus mengejar target net zero emission (NZE) Indonesia. Penambahan kapasitas PLTS tersebut akan melengkapi rencana pengembangan pembangkit dalam RUPTL 2025-2034.
"Dalam RUPTL kita, dorong 70 persen ada energi baru terbarukan dan kita menambah 100 gigawatt PLTS," kata Bahlil dalam pada paparan saat Enlit Asia - MKI Electricity Connect 2026 yang disiarkan secara virtual, Selasa (22/9).
Dalam RUPTL 2025-2034, pemerintah telah merencanakan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW guna memenuhi kebutuhan listrik domestik. Dari kapasitas tersebut, sekitar 70 persen diarahkan berasal dari energi baru terbarukan.
Rencana tersebut juga mencakup pembangunan jaringan transmisi sekitar 48.000 kilometer sirkuit dengan kebutuhan investasi secara keseluruhan diperkirakan mencapai Rp2.600 triliun hingga Rp2.700 triliun.
Dengan adanya tambahan program PLTS 100 GW, skala pengembangan energi terbarukan dan kebutuhan infrastrukturnya akan makin besar. Bahlil memperkirakan program PLTS tersebut membutuhkan investasi sekitar US$70 miliar hingga US$73 miliar.
Bahlil menegaskan pemerintah melihat pengembangan PLTS dalam skala besar tersebut sebagai peluang investasi sekaligus kesempatan membangun industri pendukung di dalam negeri. Karena itu, pemerintah akan mendorong penggunaan produk dan komponen buatan dalam negeri dalam pembangunan proyek 100 GW PLTS maupun proyek kelistrikan yang tercantum dalam RUPTL.
Menurut dia, kebutuhan proyek akan diprioritaskan untuk dipenuhi oleh industri domestik sepanjang kapasitas dan kemampuan produksinya mencukupi. Namun, pemerintah tetap membuka opsi impor jika kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.
"Kami akan memprioritaskan bahan-bahan produksi dari dalam negeri. Sudah barang tentu kalau dalam negeri tidak cukup, kami akan membuka peluang untuk melakukan impor," ujarnya.
Bahlil mengatakan langkah tersebut diperlukan agar besarnya pasar energi terbarukan Indonesia tidak hanya menjadi ruang bagi produk impor. Pemerintah ingin pengembangan energi bersih sekaligus mendorong pertumbuhan industri nasional.
Guna memastikan berjalannya program tersebut, Bahlil telah meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait untuk mulai melakukan komunikasi dan inisiasi dengan berbagai pihak yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program.
Di sisi lain, Direktur Utama PT PLN (Persero) sekaligus Ketua Dewan Pengawas Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), Darmawan Prasodjo, mengatakan pengembangan PLTS hingga 100 GW akan membutuhkan pembangunan infrastruktur kelistrikan dalam skala besar.
Menurut Darmawan, transformasi tersebut tidak hanya membutuhkan penambahan pembangkit tenaga surya, tetapi juga sistem penyimpanan energi, jaringan transmisi, dan investasi pendukung lainnya.
Ia menyatakan terdapat tambahan kapasitas pembangkit tenaga surya sekitar 54 GWp yang perlu dikembangkan, disertai kebutuhan baterai yang mencapai hampir 160 gigawatt hour (GWh). Selain itu, pembangunan jaringan transmisi diperkirakan mencapai sekitar 48.000 kilometer.
Menurut Darmawan, besarnya kapasitas pembangkit dan infrastruktur yang harus dibangun menunjukkan transformasi energi Indonesia merupakan agenda jangka panjang yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Ia menegaskan PLN dan MKI siap mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah pada sektor energi, termasuk program pengembangan PLTS skala besar tersebut.