Lewat GABF Tech Forum, Boy Thohir Ajak Pengusaha Lawan TPPO
Kolaborasi pengusaha dengan berbagai pihak harus terwujud.
Para keynotes speaker di GABF Tech Forum 2023. (IDN Media/Herka Yanis)Jakarta, FORTUNE – Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak hanya menjadi perhatian aktivis hak asasi manusia dan pemerintah, namun juga kalangan pengusaha.
Dalam ajang Government and Business Forum (GABF) Tech Forum 2023, di Bali, Kamis (10/8), Indonesia Business Co-Chair, Garibaldi Thohir, mengatakan TPPO ini situasinya makin buruk seiring dengan adanya penyalahgunaan teknologi.
“Kita butuh upaya kolektif dari semua pihak. Ini sebabnya, kami mengundang peserta dari berbagai latar belakang berbeda, mulai dari pemerintah, pebisnis, selebritas, hingga pengusaha teknologi dan media. Dukungan dan bantuan Anda dibutuhkan untuk memberantas masalah yang sangat serius ini,” ujarnya dalam acara tersebut.
Pria yang akrab disapa Boy Thohir ini mengatakan, pada enam bulan lalu sempat menghadiri GABF di Adelaide, Australia. Dalam pertemuan itu, Ia dan Australian Business Co-Chair, Andrew Forrest, menyadari dua hal penting terkait TPPO. Pertama, memgenai perlunya kemitraan di sektor publik dan swasta untuk memberantas kejahatan kemanusiaan.
Kedua, adanya kebutuhan mendesak bagi pemimpin untuk tidak hanya meningkatkan kesadaran, tapi juga mengidentifikasi dan menemukan cara-cara praktis dalam mencegah dan menindak TPPO.
“Saya ingin pertemuan yang diadakan hari ini, mampu menghasilkan ide-ide konkret, nyata, dan dapat ditindaklanjuti dan bisa segera kita terapkan, baik di bisnis atau komunitas kita masing-masing,” ujar Boy.
Ruang diskusi
Boy mengatakan, GABF Tech Forum 2023 akan menyediakan ruang diskusi dengan tiga gagasan utama. Gagasan pertama, terkait peran dan manfaat bagi sektor bisnis termasuk perusahaan teknologi dalam memerangi perdagangan orang.
“Kedua, peran bisnis, media, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan pemahaman publik tentang bahaya perdagangan orang. Ketiga, pentingnya kolaborasi untuk memerangi kejahatan ini dan mendukung para korban," ujar CEO PT Adaro Energy Tbk ini.
GABF dibentuk sebagai platform untuk kolaborasi antara sektor swasta dan negara-negara anggota Bali Process untuk mengatasi tantangan kerja paksa dan perdagangan manusia. Selain itu, forum ini juga mempertemukan para pemimpin bisnis yang berpengaruh dan para menteri dari seluruh keanggotaan Bali Process dalam mengatasi TPPO.
Tanggapan pemerintah
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi yang juga hadir dalam acara tersebut, mengungkapkan perdagangan manusia menjadi tantangan serius bagi negara kawasan. Apalagi, para pelakunya menggunakan teknologi, seperti untuk merekrut dan mengeksploitasi para korban. Oleh karenanya, hal ini harus menjadi masalah yang diprioritaskan dan diselesaikan oleh pemerintah.
“Pemerintah telah menangani lebih dari 2.800 kasus orang Indonesia, yang menjadi korban skema semacam itu di negara tetangga, dan hampir 40 persen di antaranya adalah korban perdagangan manusia,” katanya. “Kita harus menjadikan wilayah kita sebagai episentrum pertumbuhan. Tapi bukan episentrum perdagangan manusia.”
Sementara, Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly, menyebutkan bahwa forum seperti GABF diperlukan untuk menyatukan visi dan misi pemerintah dan dunia bisnis–terutama swasta–dalam memerangi TPPO. “Peran swasta sangat krusial dalam memperkuat kerja sama dan komunikasi antara platform teknologi, pemangku kebijakan, dan penegakan hukum,” ujarnya.
