Akibat IHSG Sempat Jeblok, Pemerintah Percepat Demutualisasi BEI
- Pemerintah merespons gejolak pasar modal Indonesia akibat sentimen eksternal.
- Demutualisasi BEI ditujukan memperkuat kepercayaan investor, membuka peluang investasi baru, dan menjaga stabilitas pasar.
- OJK dan BEI diminta meningkatkan porsi free float saham dari 7,5 persen menjadi 15 persen.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah merespons dinamika pasar modal Indonesia melalui percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun ini, dan meningkatkan porsi saham publik (free float) menjadi 15 persen. Beleid tersebut digulirkan demi memperkokoh stabilitas dan tata kelola pasar di tengah momentum pemulihan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan fundamental ekonomi Indonesia tetap solid meski sempat terimbas sentimen global dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) serta penilaian lembaga internasional seperti UBS dan Goldman Sachs.
“Fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh dan koordinasi antara fiskal dan moneter berjalan baik. IHSG sudah rebound, dan pagi ini masuk dalam jalur penguatan,” kata Airlangga dalam acara jumpa pers di Wisma Danantara, Jakarta (30/1).
Indikasi pemulihan terlihat pada perdagangan Jumat (30/1), saat pasar dibuka menguat 0,93 persen ke level 8.308,72.
Demi menjaga kepercayaan investor jangka panjang, pemerintah mendorong percepatan demutualisasi sebagai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Langkah ini dinilai penting dalam meminimalkan benturan kepentingan serta membuka pintu bagi investor strategis.
“Demutualisasi sudah masuk dalam Undang-Undang P2SK dan setelah ini bisa dilanjutkan dengan tahap Bursa go public,” jelas Airlangga.
Bersamaan dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI diinstruksikan menaikkan syarat free float saham dari 7,5 persen menjadi 15 persen mulai Maret mendatang. Airlangga menyoroti rasio free float Indonesia saat ini tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. Sebagai perbandingan, Malaysia, Hong Kong, dan Jepang menetapkan 25 persen, sementara Singapura, Filipina, dan Inggris 10 persen.
Rencana transformasi bursa ini mendapat dukungan penuh dari Danantara. Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, menilai keterlibatan lembaganya adalah hal lazim, mengingat hampir 30 persen kapitalisasi pasar BEI dikuasai oleh BUMN. Hal ini sejalan dengan praktik global dengan sovereign wealth fund (SWF) memegang peran vital dalam struktur bursa.
“Danantara punya kepentingan besar karena banyak BUMN kita sudah listing. Kami ingin mendorong agar bursa menjadi lebih transparan, lebih terbuka, dan menjunjung tata kelola yang baik,” ujar Rosan.
Rosan optimistis percepatan demutualisasi akan memperdalam pasar keuangan domestik.
“Kami melihat percepatan ini sebagai langkah yang sangat positif untuk membuat bursa kita lebih dalam dan lebih transparan,” katanya.
