Ketua MK, Anwar Usman, dalam konferensi pers, Senin (23/10). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)Jakarta, FORTUNE – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait batas usia maksimum calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) minimal 40 tahun dan maksimal 70 tahun.
Adapun gugatan ini terangkum dalam perkara Nomor 107/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh Rudy Hartono; dan perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputro, beserta 98 pengacara.
"Menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak dapat diterima," ujar Ketua MK, Anwar Usman, Senin (23/10).
Dalam gugatannya, Wiwit Ariyanto dan kelompoknya menilai batas usia atas 70 tahun turut menentukan kemampuan seseorang dalam memimpin Indonesia yang memiliki cakupan luas dan memerlukan mobilitas tinggi. Mereka membandingkan dengan batas usia hakim konstitusi dan hakim agung yang tidak boleh lebih dari 70 tahun, saat terpilih. Selain itu, mereka berharap capres-cawapres juga tak pernah terlibat kasus pelanggatan HAM.
Sementara, Rudy Hartono, dalam gugatannya soal batas usia maksimum ini berpendapat, kriteria tersebut tak dapat terpisahkan dari kemampuan bekerja secara jasmani dan rohani. "Dalam kenyataannya, kemampuan jasmani dan rohani dipengaruhi oleh kematangan usia (batas usia minimal) serta masa usia produktif seseorang (batas usia maksimal)," ujarnya dalam permohonannya.
Rudy juga menyinggung, bahwa angka harapan hidup di Indonesia hanya sekitar 68,25 tahun. Bahkan, tak ada satu pun Presiden Indonesia yang pernah terpilih dalam usia 70 tahun ke atas.
Konflik kepentingan
Dalam proses persidangan, pembacaan putusan perkara 102/PUU-XXI/2023 sempat mendapat interupsi dari salah satu kuasa hukum pemohon, Anang Suindro. Ia menginggung soal adanya konflik kepentingan yang dimiliki oleh Hakim Anwar Usman, sebagai paman dari Gibran Rakabuming Raka, cawapres Prabowo Subianto.
Namun, hal ini segera dipotong kembali oleh Usman, dengan menegaskan bahwa pembacaan putusan tidak boleh diinterupsi. "Kalau sidang putusan ini enggak ada interupsi," katanya.
Merasa aneh
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyatakan gugatan yang diajukan terasa aneh baginya. "Yang saya merasa aneh ya, kalau begini terlalu muda, kalau begitu terlalu tua, kumaha? Ya kan. Jadi kalau nggak cocok dicari-cari,” ujarnya kepada media, di Hotel Dharmawangsa, Senin (23/10).
Menurut Prabowo, gugatan muncul karena ada ketidakcocokan dari pihak lain. Namun, dalam hal berdemokrasi keputusan tertinggi tetap berada di tangan rakyat, dan yang terpenting mengedepankan persatuan di atas demokrasi.
"Biarlah, biar rakyat yang memilih," katanya.
