Jakarta, FORTUNE – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp379,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka tersebut setara 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa pemerintah memproyeksikan defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap PDB. Proyeksi tersebut meningkat dari target awal dalam APBN sebesar 2,68 persen terhadap PDB.
Meski demikian, Suahasil menegaskan pemerintah akan menjaga defisit anggaran agar tetap berada di bawah batas 3 persen terhadap PDB.
“APBN aslinya 2,68 persen, namun di dalam laporan semester kita telah meningkatkan defisit ini menjadi 2,85 persen dari PDB dan kita akan terus menjaga defisit di bawah 3 persen dari produk domestik bruto,” ujarnya dalam konferensi pers APBN, Jumat (13/11).
Dari sisi pendapatan, negara telah mengumpulkan Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN per Oktober 2026. Angka ini tumbuh 23,9 persen secara tahunan (yoy).
Secara terperinci, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp2.064,0 triliun, tumbuh 20,8 persen secara tahunan. Dari komponen tersebut, penerimaan pajak menyumbang Rp1.796,8 triliun dan kepabeanan dan cukai menyumbang Rp267,2 triliun. Sementara itu, PNBP tercatat sebesar Rp551,8 triliun, tumbuh 37 persen secara tahunan.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu anggaran. Jumlah ini tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2.343,6 triliun atau 74,4 dari pagu anggaran dan tumbuh 24,7 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari komponen tersebut, belanja K/L tercatat Rp1.239,1 triliun dan belanja non K/L tercatat Rp1.104,5 truliun.
Sementara itu, transfer ke daerah turun 8,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp653,6 triliun.
Keseimbangan primer tercatat Rp114,8 triliun.
Untuk November dan Desember 2026, pemerintah masih memiliki anggaran belanja sebesar Rp945,2 triliun yang akan direalisasikan.
Suahasil meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mempercepat penyelesaian belanja prioritas dengan tetap menjaga efisiensi penggunaan anggaran.