Belanja APBN Kuartal IV 2026 Diproyeksi Capai Rp1.300 Triliun
Belanja negara pada kuartal IV 2026 diproyeksikan mencapai Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu.
Efisiensi anggaran tetap berjalan tanpa menghentikan belanja, yang diarahkan untuk kegiatan ekonomi, layanan publik, dan perlindungan sosial.
Pemerintah menilai ekonomi makro dan transaksi masyarakat masih resilien sambil menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan.
Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Suahasil Nazara memproyeksikan bahwa belanja negara dalam Anggaran Belanja dan Pengeluaran Negara (APBN) pada kuartal IV 2026 sebesar Rp1.300 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yakni Rp1.200 triliun.
Peningkatan tersebut dilakukan di tengah rencana pemerintah untuk melakukan efisiensi. Menurut Suahasil, adanya efisiensi anggaran itu bukan berarti bahwa menyetop anggaran.
"Jadi, belanja APBN akan terus lebih tinggi dibandingkan kuartal IV tahun lalu," kata Suahasil usai memenuhi panggilan Presiden Prabowo, dikutip Selasa (20/10).
Suahasil menerangkan bahwa belanja tersebut akan dialokasikan untuk mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat, termasuk layanan publik pemerintah dan juga perlindungan sosial.
"Bantuan pangan sudah mulai bergulir untuk kuartal IV dan ini akan mendorong kegiatan konsumsi dan mendorong apa namanya kegiatan government expenditure di perekonomian kita," kata Suahasil.
Sebelumnya, Suahasil juga memaparkan kondisi ekonomi Indonesia pada Presiden Prabowo bertepatan dengan 2 tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Bendahara Negara tersebut, adanya volatilitas dari ekonomi dunia juga pastinya memberikan dampak bagi Indonesia.
"Cukup banyak Amerika Serikat, masih meningkat terus termasuk inflasinya masih tinggi. Lalu Kemudian, Eropa juga mengalami kondisi yang kita tahu cukup volatile," kata Suahasil..
Meski demikian, Suahasil melaporkan kepada Presiden bahwa kondisi ekonomi makro Indonesia masih sangat resilien. Kondisi transaksi di masyarakat juga masih sangat resilien.
"Jadi, kita akan terus menjaga stabilitas ke depan dan tetap mendorong pertumbuhan," ujar Suahasil.
Selain itu, pemerintah bersama Bank Indonesia juga akan terus bekerja sama memastikan stabilitas dari sektor keuangan Indonesia. Lebih lanjut, pemerintah juga mengatakan akan mendorong OJK yang melakukan pengawasan mikroprudensial.
