Indonesia dan Rosatom Sepakat Bangun PLTN Terapung 200 MW di Halmahera
- Rosatom dan PT Pembangkit Listrik Nuklir menyepakati pasokan listrik 200 MW dari dua PLTN terapung FPU-100 untuk Halmahera Utara, Maluku Utara.
- Masing-masing unit berkapasitas 100 MW dengan reaktor RITM, dan Rosatom memperkirakan distribusi listrik dapat beroperasi lima tahun setelah kontrak efektif.
- Proyek memakai skema bisnis-ke-bisnis dengan investasi swasta tanpa APBN, sebagai fase awal pengembangan nuklir sebelum rencana PLTN darat di Indonesia.
Jakarta, FORTUNE — Perusahaan energi Rusia, Rosatom, dan PT Pembangkit Listrik Nuklir (PLN) menandatangani kesepakatan pasokan listrik dari dua unit pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) terapung berkapasitas total 200 megawatt (MW) untuk wilayah Halmahera Utara, Maluku Utara. Penandatanganan kesepakatan berlangsung pada forum Russian Energy Week (REW) di Moskow, Rusia (16/10).
Proyek infrastruktur ini menggunakan dua unit pembangkit listrik nuklir terapung atau Floating Power Unit (FPU) tipe FPU-100, dengan masing-masing unit menghasilkan daya 100 MW. Rosatom menyematkan reaktor seri RITM pada kedua unit tersebut. Reaktor varian ini sebelumnya beroperasi sebagai tenaga penggerak pada armada kapal pemecah es Rusia.
Berdasarkan estimasi Rosatom, distribusi listrik dari kedua unit pembangkit dapat beroperasi lima tahun setelah ketentuan kontrak pasokan berlaku efektif.
Direktur Jenderal Rosatom, Alexey Likhachev, mengonfirmasi kesepakatan ini merupakan perjanjian ekspor perdana di dunia untuk pasokan listrik dari unit PLTN terapung.
“Rosatom siap menawarkan solusi teknologi paling canggih dan terbukti yang tersedia di pasar global. Kami membahas lebih dari sekadar pasokan listrik. Kami sedang meletakkan dasar untuk kemitraan jangka panjang,” kata Likhachev dalam keterangan tertulis, Senin (19/10).
Di pihak mitra, Direktur PT Pembangkit Listrik Nuklir, Yudi Utomo Imardjoko, mengatakan energi nuklir menjadi opsi pemenuhan kebutuhan energi nasional, khususnya untuk pengembangan kelistrikan wilayah timur.
Yudi memastikan proyek ini berjalan menggunakan skema bisnis-ke-bisnis (B2B). Pendanaan proyek bersumber dari investasi sektor swasta dan tidak menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Investor PT Pembangkit Listrik Nuklir, Romo Nitiyudo Wachjo, memproyeksikan keberadaan fasilitas di Maluku Utara ini akan menjadi basis pengembangan energi dan roda ekonomi di kawasan timur Indonesia.
Proses penjajakan kerja sama kelistrikan ini telah memakan waktu beberapa tahun.
Pada 31 Juli 2024, Presiden Prabowo Subianto—saat menjabat Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih—mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Moskow untuk menyampaikan minat kerja sama dengan Rosatom.
Konsolidasi berlanjut pada Mei 2026 saat Likhachev menemui Prabowo guna membahas pemanfaatan energi nuklir. Diskusi mencakup pembangunan pembangkit listrik, konstruksi infrastruktur nuklir, pelatihan sumber daya manusia, dan pemakaian teknologi di luar sektor energi.
Dalam usulan perusahaannya, Rosatom membagi pengembangan tenaga nuklir di Indonesia ke dalam dua fase. Fase pertama berupa pengoperasian pembangkit nuklir skala kecil berupa unit terapung. Fase kedua berfokus pada pembangunan PLTN darat dengan spesifikasi reaktor di atas kapasitas unit awal.
Pengembangan FPU-100 dengan reaktor RITM-200M menyasar suplai listrik di kawasan pesisir, wilayah rural, dan sentra industri. Varian reaktor modular kecil (small modular reactor/SMR) ini memberikan opsi penempatan lokasi di luar standar PLTN konvensional. Unit FPU-100 ini juga didesain beroperasi pada zona iklim ekuator.
Rosatom memiliki rekam jejak operasional pembangkit nuklir terapung Akademik Lomonosov di Chukotka, Rusia, sejak 2020. FPU tersebut memakai dua reaktor KLT-40S dengan riwayat produksi 1,4 miliar kilowatt-jam listrik.
Selain proyek di Indonesia, Rosatom tengah membangun pembangkit nuklir skala kecil di Uzbekistan, mengembangkan unit FPU untuk kawasan industri pertambangan Rusia, serta mendirikan 27 PLTN di sembilan negara.
