Comscore Tracker
NEWS

Tahun Depan Pemerintah Bakal Tarik Utang Baru Rp693,3 Triliun

Defisit anggaran Indonesia dikembalikan 3 persen dari PDB.

Tahun Depan Pemerintah Bakal Tarik Utang Baru Rp693,3 TriliunPresiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya pada rapat Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

by Eko Wahyudi

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah berencana akan menarik utang baru atau pembiayaan utang sebesar Rp696,3 triliun tahun depan. Angka ini menurun bila dibandingkan dengan APBN 2022 yang sebesar Rp870,5 triliun maupun outlook tahun ini yang Rp757,5 triliun.

“Tahun 2023 merupakan masa penguatan pemulihan ekonomi sekaligus tahun diterapkannya kembali disiplin defisit anggaran di bawah batasan 3 persen terhadap PDB atau kebijakan konsolidasi fiskal,” seperti dikutip Fortune Indonesia dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2023, Selasa (16/8).

Berkaca dari catatan beberapa tahun ke belakang, pembiayaan utang terbesar terjadi pada 2020, yakni Rp1.229,6 triliun. Pada tahun tersebut, Indonesia mengambil langkah darurat untuk menangani pandemi Covid-19. Saat itu defisit anggaran juga melebar menjadi 6,14 persen lebih tinggi dari batasan defisit dalam kondisi perekonomian normal, yaitu maksimal 3 persen terhadap PDB.

Namun untuk tahun selanjutnya, penarikan utang oleh Indonesia berangsur menurun, dari Rp870,5 triliun pada 2021 , kemudian outlook 2022 menjadi Rp757,6 triliun.

Pembiayaan utang berfungsi untuk menutup defisit anggaran dan membiayai pengeluaran pembiayaan, seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan. Pemerintah memproyeksi kondisi perekonomian akan membaik, sehingga pembiayaan utang tahun depan akan mengalami penurunan.

Nota Keuangan juga mengungkap outstanding utang pemerintah. Hingga Juni 2022, jumlah utang telah mencapai Rp7.123,6 triliun, meningkat 59 persen ketimbang 2018 yang mencapai Rp4.466,2 triliun.

Kenaikan outstanding utang tersebut sebagian besar bersumber dari SBN, terutama dalam denominasi rupiah.

Bila pada tahun mendatang pemerintah merealisasikan penarikan utang baru, maka total utang pemerintah akan mencapai hampir Rp8.000 triliun. Dengan catatan, tidak timbul kejadian luar biasa, dan asumsi APBN 2023 tidak berubah di tengah jalan.

Dapat mendukung kebijakan

Pembiayaan utang juga diharapkan dapat mendukung tercapainya kebijakan tersebut melalui peran utang sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi. Dalam pengelolaan utang, pemerintah terus berkomitmen akan mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjaga agar selalu dalam koridor kesinambungan fiskal, dan memerhatikan kerentanan risiko fiskal.

"Adanya batasan rasio utang 60 persen terhadap PDB dan batasan defisit APBN 3 persen terhadap PDB merupakan cerminan disiplin fiskal agar utang pemerintah tetap terkendali dan aman bagi keberlangsungan fiskal jangka panjang," demikian laporan tersebut.

Selain penarikan utang baru, pemerintah juga akan melakukan belanja pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri Rp441,4 triliun tahun depan. Itu ditujukan untuk membayar bunga utang dalam negeri Rp426,8 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri Rp14,6 triliun.

Tantangan APBN 2023

Ilustrasi Perang Rusia Ukraina. Shutterstock/Viacheslav Lopatin

Nota Keuangan juga mengungkap tantangan yang bakal dihadapi oleh pemerintah. Pada 2023, pemerintah memperkirakan adanya peningkatan risiko ekonomi global. Hal ini ditandai lonjakan dan tekanan inflasi tinggi berupa naiknya harga komoditas, serta pangan sebagai akibat ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina.

Selain itu, pasar keuangan global semakin memperketat kebijakan moneter berupa kenaikan suku bunga. Akibatnya akan terjadi peningkatan risiko volatilitas pasar keuangan global, meningkatnya biaya utang, serta munculnya potensi stagflasi. Sudah begitu, akan terjadi peningkatan ketidakpastian yang ditandai melemahnya momentum pemulihan karena meningkatnya tekanan inflasi secara global.

“Peningkatan risiko global tersebut berdampak pada penurunan daya beli (konsumsi masyarakat), meningkatkan cost of fund dan berpotensi menghambat tren pemulihan. Sehingga, APBN didorong untuk berperan sebagai shock absorber dalam rangka menjaga agar momentum pemulihan ekonomi semakin menguat dan melindungi daya beli masyarakat,” tulisnya.

Related Articles