Jakarta, FORTUNE – Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengubah aturan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis menyusul penerapan tata kelola ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Mulai 1 Januari 2027, perusahaan tersebut akan bertindak sebagai perantara tunggal ekspor sehingga seluruh eksportir komoditas yang masuk dalam cakupan kebijakan wajib melewati proses clearance melalui DSI.
Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso mengatakan, perubahan mekanisme tersebut tidak akan mengubah aktivitas bisnis maupun hubungan dagang yang selama ini dijalankan eksportir dengan pembeli di luar negeri. Pelaku usaha tetap memiliki keleluasaan untuk melakukan negosiasi, menyepakati kontrak, hingga mengirimkan barang kepada pembeli.
“Per 1 Januari 2027, PT DSI menjadi perantara tunggal ekspor. Eksportir tetap melakukan aktivitas ekspor seperti sekarang. Jadi, ketika eksportir bernegosiasi, transaksi antara eksportir dan buyer tetap sama. Prosedur ekspor juga tidak berubah,” kata Budi dalam keterangannya yang dikutip Rabu (11/11).
Meski demikian, terdapat tahapan tambahan yang harus dilalui eksportir setelah memperoleh perizinan ekspor dari Kemendag. Selanjutnya, pelaku usaha wajib menyampaikan kontrak dan seluruh dokumen pelengkap pabean kepada PT DSI melalui portal NADI untuk menjalani proses clearance.
Budi menjelaskan, penyesuaian tersebut merupakan tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Kemendag telah mengevaluasi kebijakan ekspor sejak Juni 2026 dan akan terus melakukan evaluasi secara berkala.
“Lewat perubahan PP, maka Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2026 akan diubah. Tambahan yang harus diketahui adalah, setelah perizinan (ekspor) dari Kemendag selesai, eksportir akan mengikuti proses clearance melalui PT DSI,” katanya.
Ketiga Permendag tersebut mengatur ekspor komoditas strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Dengan mekanisme baru ini, kewajiban yang selama ini berlaku bagi masing-masing komoditas tetap harus dipenuhi eksportir.
Misalnya, eksportir minyak sawit tetap harus memenuhi ketentuan Domestic Market Obligation (DMO), eksportir batu bara wajib memiliki Eksportir Terdaftar (ET), sedangkan eksportir ferro alloy harus memenuhi kewajiban Laporan Surveyor (LS).
Selain mekanisme clearance, Kemendag juga akan menyesuaikan ketentuan masa berlaku ET yang sebelumnya ditetapkan hingga 31 Desember 2026. Budi menjelaskan, eksportir yang telah memiliki ET sebelum 1 Juni 2026 akan mendapatkan perpanjangan otomatis mengikuti masa berlaku tiga tahun dengan memperhitungkan periode yang telah berjalan.
Sementara itu, eksportir yang memperoleh ET mulai 1 Juni 2026 harus mengajukan kembali sesuai ketentuan dalam Permendag yang baru. Budi mengimbau pelaku usaha memperhatikan perubahan regulasi tersebut agar proses ekspor tidak terganggu ketika kebijakan mulai berlaku.
Di sisi lain, Kemendag juga tengah mengkaji penyesuaian kebijakan DHE SDA, termasuk usulan penambahan negara yang memperoleh pengecualian dari kewajiban penempatan devisa hasil ekspor. Kajian dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kebijakan tersebut selaras dengan ketentuan perjanjian perdagangan internasional.
“Kami bersama-sama telah mengkaji usulan penambahan negara yang memperoleh pengecualian. Kebijakan ini telah memperhatikan kesesuaiannya dengan perjanjian perdagangan internasional yang berlaku. Harapan kami, ekspor Indonesia dapat terus meningkat,” ujar Budi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam nasional bagi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan DHE SDA dan tata kelola ekspor komoditas strategis tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencapai tujuan tersebut.