DSI Akan Kelola Semua Ekspor Komoditas Strategis Indonesia
- Presiden Prabowo menegaskan PT Danantara Sumberdaya Indonesia akan menjadi pintu tunggal pengawasan ekspor komoditas strategis untuk meningkatkan penerimaan negara dan mencegah kebocoran nilai.
- DSI tidak mengambil alih kepemilikan atau menjadi eksportir tunggal, melainkan memantau muatan, volume, nilai transaksi, serta pembayaran devisa dan mencocokkan data dengan negara tujuan.
- Sejak 1 Juni 2026, DSI mengawasi batu bara, sawit, besi-baja; memantau 6.500 transaksi senilai US$14 miliar dan menemukan potensi tambahan US$5 miliar.
Jakarta, FORTUNE - Presiden Prabowo Subianto menegaskan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan mengelola dan memantau seluruh ekspor komoditas strategis Indonesia demi mendongkrak penerimaan negara sekaligus mencegah kebocoran nilai ekspor akibat perbedaan harga dan pelaporan antara Indonesia dan negara tujuan.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).
Menurut Prabowo, pemerintah membentuk DSI sebagai pintu tunggal proses ekspor komoditas Indonesia. Pembentukan DSI diumumkan pada 20 Mei 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
"PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia," kata Prabowo.
DSI, menurutnya, bukan perusahaan yang mengambil alih kepemilikan komoditas ataupun menjadi satu-satunya eksportir. Peran DSI diarahkan pada pengawasan dan pemantauan proses ekspor, mulai dari jumlah komoditas yang dimuat hingga nilai transaksi dan pembayaran devisa hasil ekspor.
"Prosesnya bukan satu PT yang menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor," ujarnya.
Soroti perbedaan harga CPO
Prabowo mencontohkan persoalan harga ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Menurut dia, sebelumnya CPO Indonesia dijual dengan skema free on board (FOB) di pelabuhan Indonesia sekitar Rp15.000 per kilogram.
Sementara itu, harga CPO di bursa Rotterdam, Belanda, mencapai sekitar Rp27.000 per kilogram. Prabowo mempertanyakan perbedaan harga tersebut mengingat Belanda tidak memiliki perkebunan kelapa sawit.
"Artinya, sesungguhnya kita hilang hampir 50 persen nilai komoditas kita," kata dia.
Karena itu, pemerintah ingin memastikan nilai komoditas Indonesia tecermin secara lebih akurat dalam transaksi ekspor. Pengawasan tersebut juga mencakup pencocokan data antara laporan dari Indonesia dengan data di negara tujuan.
DSI mulai beroperasi pada 1 Juni 2026 dengan mengawasi tiga komoditas, yakni batu bara, kelapa sawit, serta besi dan baja. Dalam waktu dua bulan 13 hari sejak mulai beroperasi, Prabowo mengatakan DSI telah mengelola devisa ekspor senilai US$14 miliar dari tiga komoditas tersebut.
DSI pun telah memantau lebih dari 6.500 transaksi ekspor dari ketiga komoditas tersebut.
"DSI telah menemukan potensi tambahan US$5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga, dari pembayaran devisa hasil ekspor," kata Prabowo.
Ke depan, cakupan pengawasan DSI akan diperluas. Prabowo mengatakan pengawasan akan mencakup 50 pelabuhan yang tersebar di 25 provinsi.
Tak hanya batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, seluruh komoditas ekspor Indonesia nantinya akan masuk dalam cakupan pemantauan DSI.
"DSI akan mengelola semua komoditas ekspor kita, tidak hanya tiga," ujarnya.
Prabowo berharap perluasan pengawasan tersebut dapat meningkatkan nilai devisa yang masuk ke Indonesia. Menurutnya, kekayaan alam Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan justru meningkatkan kemakmuran pihak tertentu di dalam maupun luar negeri.
"Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang, apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah," ujarnya.
Prabowo menilai penguatan tata kelola ekspor merupakan bagian dari upaya memperbaiki posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas global. Ia menilai Indonesia tidak semestinya menjadi produsen komoditas, tetapi justru pihak lain yang menentukan harga dan menikmati nilai tambahnya.
"Barang kita milik kita, orang lain yang menentukan harganya. Ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar," kata Prabowo.
Ia juga menyebut sejumlah lembaga pemeringkat atau penilai pasar menilai pembentukan DSI sebagai langkah positif bagi Indonesia. Namun, Prabowo menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap masukan dari pihak lain sepanjang kebijakan yang dijalankan diyakini benar dan memberikan manfaat bagi negara.
