Prabowo Siapkan Pengadilan Khusus untuk Usut Direksi BUMN
- Presiden Prabowo membuka opsi pengadilan ad hoc untuk mengusut pengelolaan BUMN hingga 30 tahun ke belakang, serta amnesti bagi pengurus yang mengakui kesalahan.
- Pemerintah menemukan 1.074 entitas BUMN saat membentuk Danantara, jauh melampaui perkiraan 300-400, dan menilai sebagian perusahaan kurang mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada negara.
- Pemerintah telah menutup 290 BUMN dan menargetkan maksimal 300 BUMN pada akhir 2026; restrukturisasi menghemat Rp50 triliun, dengan target lebih dari Rp70 triliun.
Jakarta, FORTUNE - Presiden Prabowo Subianto membuka opsi pembentukan pengadilan ad hoc khusus guna mengusut pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk dugaan pelanggaran yang dilakukan jajaran direksi hingga 30 tahun ke belakang.
Di sisi lain, pemerintah juga membuka peluang pemberian amnesti khusus bagi pengurus BUMN yang mengakui kesalahan dan bertobat.
Wacana tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8). Prabowo mengatakan langkah tersebut diperlukan demi membenahi persoalan tata kelola BUMN yang dinilai telah berlangsung dalam waktu panjang.
Menurut Prabowo, opsi pengadilan khusus tersebut akan diarahkan untuk mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab atas berbagai persoalan dalam pengelolaan perusahaan negara. Ia juga menyatakan kemungkinan pemberian amnesti khusus bagi pengurus yang bersedia mengakui kesalahan.
"Saya akan menghadap DPR. Saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat. Mereka yang sadar, mereka yang mengakui," ujar Prabowo.
Prabowo menyerahkan pembahasan mengenai mekanisme amnesti tersebut kepada para wakil rakyat. Dengan demikian, wacana tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sebelum dapat diterapkan.
Temukan 1.074 BUMN
Prabowo mengungkapkan, pemerintah menemukan persoalan besar ketika membentuk Danantara sebagai lembaga pengelola aset negara. Pemerintah menemukan terdapat 1.074 entitas BUMN yang mencakup perusahaan induk beserta anak, cucu, hingga cicit perusahaan.
Jumlah tersebut jauh lebih besar dari perkiraan awal pemerintah yang berada di kisaran 300-400 BUMN. Menurut Prabowo, sebagian perusahaan negara bahkan dinilai bekerja tanpa pertanggungjawaban yang memadai kepada negara.
"BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," katanya.
Ia menegaskan BUMN merupakan aset seluruh rakyat Indonesia sehingga tidak boleh dikuasai oleh direksi, komisaris, ataupun dijadikan sumber dana bagi penguasa.
Selain mengusut pengelolaan BUMN pada masa lalu, Prabowo menyatakan pemerintah juga tengah melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap perusahaan negara.
Ia menyebut pemerintah telah menutup 290 BUMN dan menargetkan jumlah BUMN tersisa paling banyak 300 perusahaan pada 31 Desember 2026. Dengan target tersebut, lebih dari 750 entitas BUMN akan ditutup atau dilebur.
"Pada 31 Desemer 2026, kita target hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif dan menciptakan nilai tambah pada rakyat akan dipertahankan," kata Prabowo.
Menurut dia, perampingan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola perusahaan negara yang lebih efisien. BUMN yang tidak produktif dan terus merugi akan menjadi bagian dari evaluasi pemerintah.
Ia juga menyoroti persoalan kerja sama sejumlah BUMN dengan perusahaan asing yang menurutnya perlu dibenahi agar tidak menjadi celah bagi praktik yang merugikan negara.
Prabowo mengatakan restrukturisasi BUMN telah menghasilkan penghematan biaya hingga Rp50 triliun. Penghematan tersebut terutama berasal dari pengurangan biaya overhead, seperti gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, kendaraan, hingga perjalanan dinas.
Pemerintah menargetkan penghematan tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun hingga akhir 2026.
Prabowo menilai efisiensi itu dapat dialihkan untuk membiayai kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan anggaran yang dihemat dapat digunakan untuk memperbaiki puskesmas, merenovasi sekolah, hingga membantu menyediakan rumah bagi masyarakat.
