Utang Pemerintah Rp10.293 Triliun, Purbaya: Masih di Bawah 60 Persen

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, rasio utang pemerintah mencapai 41,26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Juni 2026. Angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal 60 persen terhadap PDB yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai rasio utang tersebut masih relatif aman. Ia juga memperkirakan rasio utang dapat turun hingga akhir tahun, seiring perkembangan perekonomian.

“Kan belum berakhir tahunnya, nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa. Harusnya sih akan bisa turun lagi sedikit. Dan kalau kita lihat kan, masih di bawah 60 persen, jauh,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (12/8).

Sementara itu, APBN mencatat defisit Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB hingga akhir Juni 2026. Pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun, sedangkan belanja negara terealisasi Rp1.656 triliun.

Purbaya menyebut pembatasan defisit menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan utang. Pemerintah juga akan meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak tanpa menaikkan tarif pajak.

"Strateginya kita akan batasin defisit supaya nggak tinggi-tinggi amat. Terus kita akan efektifkan tax collection kita. Bukan naikin pajak ya, tapi kita bersihkan cara kita beroperasi mengumpulkan pajak," tutur Purbaya.

Pemerintah sebelumnya memproyeksikan defisit APBN 2026 sebesar Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB. Proyeksi tersebut lebih tinggi dari target awal APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.

Selain mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah berencana mengalokasikan sebagian keuntungan BPI Danantara ke APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan rencana tersebut merupakan ide Presiden Prabowo Subianto untuk menambah cadangan pemerintah sekaligus membantu mengurangi utang.

“Ada ide presiden untuk menempatkan sebagian keuntungan Danantara untuk cadangan pemerintah, sehingga itu bisa ngurangin utang kita juga,” ujar Purbaya.

Rencana tersebut muncul setelah pola pengelolaan dividen BUMN berubah. Sejak perubahan UU BUMN pada 2025, dividen BUMN yang sebelumnya masuk langsung ke APBN sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dialihkan ke Danantara untuk dikelola.

Purbaya mengatakan pengalihan sebagian keuntungan Danantara ke APBN ditargetkan mulai dilakukan secara bertahap pada 2026. Namun, pemerintah masih membahas mekanisme dan pos anggaran yang akan menampung dana tersebut bersama Danantara.

“Sebagian tahun ini juga sudah ada. Tetapi nanti kami lihat petunjuk Bapak Presiden,” tuturnya.

Menurut Purbaya, pemanfaatan keuntungan Danantara merupakan bagian dari upaya meningkatkan penerimaan sekaligus menjaga kesinambungan APBN.

“Jadi kita meningkatkan efisiensi pendapatan kita, dan ingin membuat anggaran kita ke depan semakin berkesinambungan. Segala cara kita manfaatkan termasuk pendapatan dari Danantara,” kata Purbaya.