Evaluasi Makan Bergizi Gratis, Ahli: Libatkan Kantin Sekolah
- Tantangan dalam program makan bergizi gratis (MBG) termasuk proses produksi, perbedaan dasar makanan antarwilayah, tata kelola limbah, dan pengawasan.
- Pemanfaatan pangan lokal sebagai alternatif pilihan, evaluasi dan perbaikan kualitas penyelenggaraan program MBG oleh Pemerintah RI diperlukan.
- Kantin sekolah perlu pelatihan dan standar kualifikasi penyelenggaraan MBG, serta sosialisasi pangan lokal dan literasi gizi melalui keterlibatan banyak pihak.
Jakarta, FORTUNE – Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Dewi Rahmawati Nur Aulia mengatakan ada sejumlah tantangan yang perlu dijawab oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan program makan bergizi gratis (MBG) besutan Presiden RI Prabowo Subianto.
Dewi membeberkan bahwa tantangan tersebut antara lain proses produksi, perbedaan dasar makanan pokok antarwilayah Indonesia, tata kelola limbah, dan pengawasan penyelenggaraan secara keseluruhan. Terkait konteks proses produksi termasuk distribusi, lanjut dia, program MBG menyangkut banyak komponen seperti pemilihan kualitas pangan, pemanfaatan alat masak, sampai kebersihan alat.
“Sebagian besar permasalahan kurangnya kesegaran atau kadar nutrisi makanan yang diterima oleh penerima manfaat disebabkan oleh proses produksi dilakukan tanpa melibatkan sekolah, terutama kantin sekolah. Akibatnya, tidak sedikit kantin di sekolah mengeluhkan adanya penurunan pendapatan yang diperoleh di sekolah,” tutur Dewi dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/1).
Kemudian soal perbedaan jenis pangan antar wilayah, dia mendorong agar pemanfaatan pangan lokal bisa menjadi salah satu alternatif pilihan. Di samping itu, Dewi menyebut bahwa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan program MBG, pemerintah perlu mengevaluasi kekurangan dari program tersebut.
“Program MBG sebagai program jangka panjang diharapkan dapat memperbaiki kualitas penyelenggaraan, yang memerlukan kontribusi dan pelibatan semua pihak,” kata dia.
Libatkan kantin sekolah
Sementara itu, Anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Bidang Kemitraan, Akim Dharmawan mengatakan untuk melibatkan kantin sekolah sebagai mitra penyelenggaraan, maka lingkungan kantin sekolah dan pengelola perlu diberikan pelatihan. Selain itu, diperlukan daya dukung dalam memenuhi standar kualifikasi penyelenggaraan MBG.
“Permasalahannya, tidak semua kantin disekolah siap dan memenuhi kualifikasi dalam menyelenggarakan makan bergizi gratis, sehingga memang dalam awal pelaksanaan memang harus dilakukan dan diawasi secara terpusat,” jelas Akim.
Menurut dia, pemanfaatan potensi pangan lokal memerlukan sosialisasi dan komunikasi yang lebih baik termasuk dalam pelaksanaan MBG, serta upaya meningkatkan literasi gizi lewat keterlibatan banyak pihak seperti guru, masyarakat lokal, dan tokoh kunci lainnya.
Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Adita Irawati menyebut dalam pemberian informasi mengenai pangan lokal, hal itu membutuhkan keterlibatan seluruh pihak dalam meningkatkan kesadaran literasi gizi. Adapun dalam penyelenggaraannya, terang dia, program MBG dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang sudah dibangun oleh pemerintah pada 2024 lalu.
Sudah ada 245 dapur dan 700 ribu penerima manfaat
Adita juga menuturkan, hingga kini telah terbentuk 245 dapur dan 700 ribu penerima manfaat dari program MBG.
“Meskipun masih terdapat banyak pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki, secara umum, program makan bergizi gratis telah dinilai positif oleh sebagian besar masyarakat,” kata dia.
“Pemerintah juga menerima masukan yang membangun dari beragam pihak dan kerja sama untuk perbaikan program ini ke depan,” imbuh Adita.
