Strategi Efisiensi DPR, Batasi Penggunaan Listrik Hingga BBM
- DPR menerapkan strategi efisiensi untuk menekan dampak kenaikan harga BBM terhadap APBN, mencakup penghematan listrik, pembatasan BBM kendaraan dinas, dan pengetatan perjalanan dinas.
- Kebijakan efisiensi listrik dilakukan dengan pembatasan penggunaan hingga pukul 18.00, termasuk pengaturan AC, lift, dan eskalator guna mengurangi konsumsi energi tanpa menurunkan kinerja.
- Setjen DPR juga mempertimbangkan WFH setiap Jumat serta peniadaan jamuan rapat agar pengeluaran lebih hemat dan berkontribusi menjaga stabilitas fiskal nasional.
Jakarta, FORTUNE - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebutkan terdapat sejumlah strategi yang dilakukan untuk efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran dalam merespons gejolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, mengatakan bahwa terdapat tiga fokus utama efisiensi, yakni penghematan penggunaan BBM untuk pejabat eselon I hingga eselon III, pengaturan penggunaan listrik di lingkungan gedung dan pengetatan perjalanan dinas.
“Kebijakan yang dilakukan beberapa kegiatan tersebut berdampak pada pengurangan penggunaan energi tanpa mengurangi efektivitas pencapaian kinerja,” demikian keterangannya, dikutip Senin (30/3).
Untuk penghematan listrik, efisiensi penggunaan listrik dilakukan dengan mematikan aliran listrik apabila sudah selesai digunakan maksimal sampai dengan 18.00 waktu setempat. Sementara itu, operasional pendingin ruangan (AC) mulai pukul 07.00-18.00 waktu setempat.
Selain itu, lift dan eskalator akan dinyalakan mulai pukul 07.00-18.00 waktu setempat. Setelah pukul 18.00 waktu setempat, akan dilakukan efisiensi penggunaan lift hingga 70 persen.
Di samping itu, efisiensi yang dilakukan pada BBM kendaraan dinas dinilai dapat menghemat sekitar Rp1,5 miliar dalam satu tahun. Terkait perjalanan dinas, efisiensi akan dilakukan secara selektif. Perjalanan dinas yang tidak memiliki urgensi tinggi akan dibatasi, sedangkan kegiatan yang berkaitan langsung dengan fungsi kedewanan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Di samping itu, terdapat kemungkinan penerapan kebijakan kerja dari rumah (WFH) setiap Jumat, yang dinilai dapat menekan penggunaan BBM. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara akan ditetapkan pada bulan Maret 2026.
Setjen DPR RI juga memperketat pengeluaran untuk kegiatan rapat melalui peniadaan jamuan rapat khususnya untuk pertemuan singkat.
Dengan langkah efisiensi ini, Setjen DPR RI berharap dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas fiskal nasional sekaligus memastikan optimalisasi kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi representasi rakyat.
