Kadin Cina Surati Prabowo, Ini Respons Purbaya Hingga Bahlil
- Kamar Dagang Cina mengirim surat ke Presiden Prabowo, menyampaikan keluhan soal hambatan investasi seperti regulasi ketat, penegakan hukum berlebihan, dan dugaan korupsi yang mengganggu bisnis di Indonesia.
- Menteri Bahlil Lahadalia menanggapi dengan menjelaskan bahwa komunikasi dengan Dubes Cina sudah dilakukan, termasuk pembahasan HPM dan penyesuaian kuota produksi batu bara dalam RKAB 2026.
- Menteri Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan investor asing harus mematuhi hukum Indonesia serta memastikan pemerintah tidak akan mengganggu bisnis yang dijalankan secara legal.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah merespons surat yang dilayangkan kamar dagang Cina kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa ia sudah berkomunikasi dengan Duta Besar Cina, salah satunya membahas tentang formula Harga Patokan Mineral (HPM) dan pemangkasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.
Meski demikian, ia mengatakan bahwa ia belum menerima salinan surat tersebut.
"Saya belum dapat suratnya. (Tapi) beberapa sudah komunikasi sama saya Dubesnya, sudah ngobrol sama saya dan sudah saya memberikan penjelasan dengan baik. RKAB dilakukan penyesuaian dan nggak ada masalah," ujar Bahlil di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5).
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dirinya telah mendengar keluhan dari investor Cina terkait investasinya di Indonesia. Dia mengatakan bahwa pihak luar yang berinvestasi di Indonesia harus mengikuti aturan undang-undang.
"Saya kan pernah diskusi sama dubes China di sini, bahwa kita ngga akan ganggu bisnis siapapun di sini, asal mereka lakukan dengan legal. Kalau ilegal kita akan tindak," kata Purbaya.
Sebagai informasi, kamar dagang Cina atau China Chamber of Commerce mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Melalui surat tersebut, para pengusaha Cina mengeluhkan banyaknya hambatan investasi yang mereka rasakan di Indonesia.
Perusahaan-perusahaan investasi asal Cina di Indonesia selama ini mendukung pembangunan nasional, menjalankan usaha sesuai aturan, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi industri, dan tanggung jawab sosial.
Namun, belakangan perusahaan-perusahaan tersebut menghadapi berbagai kendala, seperti regulasi yang dinilai terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, hingga dugaan korupsi dan pemerasan oleh otoritas terkait. Kondisi ini dinilai mengganggu operasional bisnis dan menurunkan kepercayaan investasi jangka panjang di Indonesia.
Sejumlah persoalan yang disoroti antara lain kenaikan pajak dan royalti mineral, kewajiban penempatan devisa hasil ekspor di bank BUMN, hingga pemangkasan kuota tambang nikel.
Mereka juga menilai kebijakan pemerintah kurang konsisten, standar penegakan hukum tidak transparan, dan mekanisme pengaduan perusahaan belum berjalan efektif.
Karena itu, perusahaan-perusahaan Cina meminta pemerintah Indonesia menjaga iklim usaha yang stabil, adil, transparan, dan dapat diprediksi, memperbaiki penegakan hukum, serta memperkuat komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha.
Kamar Dagang Cina di Indonesia menyatakan tetap optimistis terhadap potensi ekonomi Indonesia dan berharap kerja sama ekonomi kedua negara dapat terus berkembang secara sehat dan berkelanjutan.
