Pemerintah Kaji BBM Subsidi Dibatasi Sesuai Kubikasi Mesin Kendaraan
- Pemerintah menyiapkan revisi Perpres 191/2014 untuk membatasi pembelian Pertalite dan Biosolar berdasarkan jenis kendaraan serta kapasitas mesin agar subsidi BBM lebih tepat sasaran.
- Dewan Energi Nasional memperkirakan kebijakan ini dapat menghemat 10–15 persen konsumsi BBM subsidi nasional, atau sekitar 5–7 juta kiloliter per tahun.
- Selain BBM, pemerintah juga menata ulang subsidi elpiji 3 kg berbasis penerima manfaat dan mendorong efisiensi energi guna menjaga ketahanan energi di tengah tekanan geopolitik global.
Jakarta, FORTUNE - Tekanan fiskal yang kian menyesak memaksa pemerintah segera bertindak. Upaya penertiban penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi kini memasuki babak baru lewat rencana pembatasan pembelian Pertalite dan Biosolar berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.
Langkah tersebut ditempuh melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 guna memastikan setiap tetes subsidi jatuh ke tangan yang tepat.
Urgensi kebijakan ini bukan tanpa alasan. Hingga Maret 2026, realisasi beban subsidi dan kompensasi energi telah melonjak hingga Rp118,7 triliun alias setara 26,6 persen dari pagu APBN tahun ini. Gejolak geopolitik di Timur Tengah yang mengerek harga minyak dunia kian mempersempit ruang gerak fiskal nasional.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, menyatakan pembatasan berbasis cubic centimeter (CC) kendaraan ini berpotensi memangkas konsumsi secara signifikan.
“BBM Pertalite, solar, terserah nanti kalau Perpres 191 itu yang sudah didiskusikan juga kemarin di DEN dengan Pertamina Patra Niaga itu bisa kita realisasikan, kita batasi,” kata Satya dalam sebuah webinar energi, dikutip Rabu (13/5).
Hitungan DEN menunjukkan, manuver ini mampu menghemat 10 hingga 15 persen dari total volume penyaluran nasional. Data BPH Migas sepanjang 2025 menunjukkan realisasi solar mencapai 18,88 juta KL (97,49 persen kuota) dan Pertalite menyentuh 28,06 juta KL (89,86 persen kuota).
Dengan demikian, kebijakan baru ini diproyeksikan mampu memotong konsumsi BBM subsidi hingga 5 juta-7 juta KL per tahun.
Strategi itu sekaligus menjadi semacam obat pahit bagi kelompok masyarakat mampu yang selama ini masih menikmati BBM subsidi. Tak berhenti di BBM, otoritas juga tengah merombak skema subsidi elpiji 3 kilogram menjadi berbasis penerima manfaat, dengan mengandalkan data P3KE dan DTKS.
Di sisi lain, pengambil kebijakan terus mendorong efisiensi lewat akselerasi elektrifikasi transportasi dan mandatori biodiesel B50 untuk menekan ketergantungan impor. Bagi Satya, rentetan jurus ini penting demi menjaga ketahanan energi nasional di tengah volatilitas pasar global yang kian tak menentu.
