BLT Minyak Goreng Rp6,95 T, Ini Strategi Pemerintah Agar Tepat Sasaran

Jakarta, FORTUNE - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan anggaran Rp6,95 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp100 ribu per bulan pada April, Mei dan Juni. 

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmawarta mengatakan Rp6,2 triliun di antaranya akan dialokasikan untuk program BLT minyak goreng rumpun bantuan sosial pangan, dengan total penerima sebanyak 20,65 juta keluarga.

Kemudian sisanya, sebesar Rp750 miliar, akan dialokasikan melalui program Bantuan Pangan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BPTPKLWN) di mana sasarannya adalah 2,5 juta pedagang yang menjual makanan berminyak.

"Dan ini dananya kita bisa gunakan yang kita sudah salurkan ke TNI/Polri untuk PKLW dan Kemensos untuk keluarga yang menerima bansos pangan sebelumnya," ujarnya dalam Media Briefing, Jumat (8/4).

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Kementeriaan Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah terus berkoordinasi untuk memastikan penyaluran BLT tepat sasaran.

Untuk BLT yang disalurkan via program BTPKLWN, misalnya, TNI dan Polri telah menggunakan sistem yang telah dikembangkan masing-masing instansi. Sehingga sejak pendataan awal, pengecekan lokasi hingga bukti bahwa penerima benar-benar berjualan sebagai PKL maupun warung telah terdokumentasi secara lengkap.

"Kita bersama dengan BPKP yang mendampingi dari awal mengatakan sistem ini relatif bisa terjaga akuntabilitasnya sehingga kami harapkan program ini tepat sasaran," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat mengatakan, BLT minyak goreng yang disalurkan melalui program bansos pangan didasarkan pada Data Terpad Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terus menerus ditingkatkan integritasnya.

"Artinya ketepatan sasaran untuk memastikan penerima bansos yang bersumber dari DTKS terus menerus dilakukan tersmasu di antaranya penerima program PKH dan program Sembako. Posisi saat ini, BLT minyak goreng juga menggunakan data tersebut," jelasnya.

Untuk bisa memastikan bahwa DTKS tersebut sesuai realitas di lapangan. Kemensos telah melakukan upaya validasi terus-menerus, yakni tiap bulan sesuai dengan pemutakhiran data yang terintegrasi dengan sistem kependudukan dan pencatatan sipil.

"Dan kami saat ini melengkapi DTKS itu juga dengan foto dari kondisi rumah melalui geotagging dan dilakukan secara langsung pada saat penyaluran bansos ketika sembako diluncurkan, sehingga kelengkapan DTKS lebih baik," terangnya.

Staf Khusus Menteri Sosial, Don Rozano menambahkan, hingga saat ini DTKS  sudah mencakup 143 juta dan terus menerus diverifikasi dengan data dari daerah.