Sri Mulyani Singgung Dampak Pensiun Dini PLTU terhadap Pekerja
Perlu kebijakan terintegrasi dalam transisi energi.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat rapat dengan Komisi IX di DPR. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarJakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkap sejumlah tantangan dalam kebijakan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara. Sebagai bagian dari mekanisme transisi energi di Indonesia, pengakhiran lebih awal operasi PLTU akan membawa dampak pada banyak aspek mulai dari ketenagakerjaan hingga tata kelola perusahaan pada sektor ketenagalistrikan.
"Itulah mengapa sangat penting tidak hanya berpidato dan membuat kebijakan bahwa Anda akan menghapus batu bara dan kemudian beralih ke yang terbarukan. Anda benar-benar harus melihat semua sosial-lingkungan ini, serta implikasi terhadap tata kelolanya," ujarnya saat menjadi panelis dalam ADB Annual Meeting Governors Seminar 2023, Rabu (3/5).
Karena itu, kata Sri Mulyani, pemerintah tidak sembarangan memilih PLTU yang akan diperpendek masa operasinya. Dalam hal ini, diperlukan identifikasi terkait dampak apa saja yang akan muncul jika PLTU yang dipilih masuk dalam proyek pensiun dini.
"Kami akan mengidentifikasi apa yang akan berdampak pada komunitas ini dan juga pekerja, program apa yang perlu Anda rancang agar Anda dapat memiliki harmoni atau transisi sosial yang lebih lancar. Karena dapat menimbulkan reaksi politik baik di tingkat lokal maupun nasional," katanya.
Perlu kebijakan terintegrasi
Pada tataran pengusaha, diskusi terkait dampak pensiun dini PLTU terhadap proses bisnis akan lebih mudah. Sebab, pelaku usaha di Indonesia sudah lebih siap untuk terjun ke proyek energi baru terbarukan dengan sangat cepat.
Namun, pada tataran pekerja, hal tersebut tidak mudah. Pemerintah perlu mempersiapkan para pekerja terdampak untuk masuk ke pasar tenaga kerja baru di sektor energi. Upskilling dan reskilling untuk para pekerja terdampak menjadi salah satu program afirmatif yang perlu dipikirkan, terutama untuk membentuk kerangka kebijakan terintegrasi di sektor energi.
"Ini tidak hanya dengan memberikan kursus, tetapi Anda benar-benar melihat apa yang akan menjadi pasar tenaga kerja di masa depan ketika ekonomi akan berubah secara dramatis, siapa yang akan tertinggal dan itu adalah sesuatu yang sangat penting," ujarnya.
