Indonesia Butuh Rp3.500 triliun untuk Turunkan Emisi Karbon 29 persen

Sebagai pengingat, pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 314 juta ton karbon dioksida atau CO2 pada 2030 sesuai dengan Nationally Determined Contribution (NDC) usai ratifikasi Paris Agreement pada  November 2016.  Target itu diupayakan dengan meningkatkan kapasitas pembangkit EBT dalam bauran energi nasional dari semula 5 persen di 2015 menjadi 23 persen pada 2025, lalu 25 persen pada 2030. 

Menurut Febrio hal ini lantaran sektor energi merupakan salah satu penghasil emisi terbesar di Indonesia bersama dengan sektor kehutanan. Jika keduanya diturunkan dengan signifikan, maka Indonesia bisa memenuhi target untuk menekan emisi hingga 29 persen.

"Dua sektor yang saya sebut ini sudah  lebih dari 90 persen kebutuhan kita untuk menurunkan emisi. Sektor lain kita bisa bicarakan juga sektor industri kaca semen dan lain-lain itu turun juga tapi kecil, yang paling besar 97 persen dari emisi lebih dari 50 persen itu sektor kehutanan 40-an persen sektor energi," imbuh Febrio.

Hingga 2030, pemerintah juga akan lebih berfokus menekan emisi karbon di sektor energi. Pasalnya sektor ini membutuhkan waktu cukup lama dan biaya lebih mahal. Untuk sektor kehutanan, kata Febrio, KLHK sudah bisa menargetkan net zero emissions pada 2030. Sedangkan sektor energi, targetnya baru pada 2060.

"Sektor energi sebagai penghasil karbon terbesar, sementara kehutanan itu relatif cukup cepat mengejar target emisinya. di KLHK 2030 itu sudah net zero, sektor energi belum. Di PLN, kita sudah punya rencana passing out coal, tapi ini tidak tiba-tiba, perlu transisi," ujarnya.