Indonesia Diusulkan Dapat Tarif Impor 10 Persen di AS

08 Jun 2026, 17:06 WIB

Eko Wahyudi

News

Channel

Add as Preferred source

Indonesia Diusulkan Dapat Tarif Impor 10 Persen di AS

Ilustrasi kapal tanker melintasi jalur laut yang vital bagi perdagangan energi global. (Pexels/Julien Goettelmann)

Intinya Sih

Indonesia diusulkan mendapat tarif impor 10 persen ke AS, lebih rendah dari 12,5 persen yang dikenakan pada mayoritas negara hasil investigasi Pasal 301 UU Perdagangan AS.
Pemerintah AS menilai Indonesia memiliki kerangka hukum memadai terkait isu ketenagakerjaan pelabuhan, menjadi alasan utama pemberian tarif lebih rendah dibandingkan negara lain.
Hasil investigasi belum final dan masih dalam konsultasi hingga sebelum 24 Juli 2026.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, FORTUNE — Indonesia berpeluang terkena tarif impor 10 persen untuk masuk ke pasar Amerika Serikat (AS) berdasarkan hasil awal investigasi yang dilakukan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR). Besaran tersebut lebih rendah dibandingkan usulan tarif 12,5 persen yang dikenakan kepada mayoritas negara yang masuk dalam investigasi.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengatakan Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang memperoleh perlakuan tarif lebih rendah dalam hasil awal investigasi Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan Amerika Serikat.

"Indonesia termasuk yang mendapatkan atau diusulkan tarif 10 persen. Dari 60 negara yang dilakukan investigasi, 14 mendapatkan tarif 10 persen dan sisanya 12,5 persen," kata Budi saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (8/6).

Indonesia berada dalam kelompok yang sama dengan Kanada, Uni Eropa, Meksiko, Malaysia, Taiwan, Inggris, Argentina, Bangladesh, Kamboja, Ekuador, El Salvador, Guatemala, dan Pakistan.

Sementara itu, sekitar 46 negara lainnya diusulkan menerima tarif lebih tinggi, yakni 12,5 persen.

Budi menjelaskan usulan tarif baru tersebut muncul setelah kebijakan tarif resiprokal yang sebelumnya diterapkan pemerintah AS dibatalkan melalui proses hukum di negara tersebut.

Sebagai gantinya, pemerintah AS memberlakukan tarif global sementara sebesar 10 persen kepada seluruh negara selama 150 hari.

"Tarif 10 persen yang ditentukan pemerintah Amerika menggantikan tarif resiprokal itu berakhir pada tanggal 24 Juli 2026," ujarnya.

Menjelang berakhirnya masa berlaku tarif global tersebut, USTR menyiapkan skema baru melalui investigasi berdasarkan Pasal 301 dalam Undang-Undang Perdagangan AS 1974.

Investigasi yang dimulai pada 11 Maret 2026 itu berfokus pada isu praktik kerja paksa dan kapasitas manufaktur berlebih. Hasil awal investigasi kemudian diterbitkan pada 2 Juni dan memunculkan usulan tarif baru sebesar 10 persen atau 12,5 persen terhadap negara-negara yang diselidiki.

Indonesia dinilai punya kerangka hukum yang memadai

Menurut Budi, salah satu alasan Indonesia beroleh usulan tarif lebih rendah adalah karena pemerintah dinilai telah memiliki kerangka hukum yang memadai terkait isu kerja paksa yang menjadi salah satu fokus investigasi AS.

"Karena terkait dengan kerja paksa, Indonesia sudah memiliki kerangka hukum dan yang kedua Indonesia sudah memiliki ART," katanya.

Meski demikian, pemerintah Indonesia belum menganggap hasil tersebut sebagai keputusan final. Menurut Budi, seluruh usulan tarif masih bersifat dinamis dan dapat berubah seiring proses konsultasi yang masih berlangsung.

"Pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan dengan Amerika untuk mendapatkan tentunya tarif yang lebih baik," ujarnya.

Pemerintah AS juga telah mengingatkan bahwa implementasi tarif baru hasil investigasi Pasal 301 diperkirakan baru akan dilakukan setelah masa berlaku tarif global berakhir pada 24 Juli 2026.

Penjadwalan tersebut dilakukan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan tarif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di tengah proses hukum yang masih berlangsung di AS.

Di luar isu tarif, negosiasi perdagangan kedua negara masih diwarnai sejumlah persoalan yang belum terselesaikan.

Pemerintah AS menyoroti perubahan tata niaga impor Indonesia melalui sistem perizinan (import licensing) yang dinilai memengaruhi akses produk pertanian Amerika seperti apel, anggur, daging sapi, daging babi, jagung, dan bungkil kedelai ke pasar Indonesia.

Washington juga berharap kebijakan tersebut dapat diselaraskan dengan proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.

Sebaliknya, Indonesia tengah memperjuangkan akses yang lebih baik bagi ekspor katoda tembaga produksi Freeport Indonesia agar dapat dikecualikan dari tarif Pasal 232 yang diberlakukan AS terhadap sejumlah produk logam.

Pemerintah masih akan terus bernegosiasi dengan Washington dalam beberapa pekan ke depan untuk memastikan posisi Indonesia tetap kompetitif ketika rezim tarif baru AS mulai berlaku setelah 24 Juli 2026.