Jokowi: IKN Nusantara Jadi Pintu Gerbang Pembangunan Kalimantan
Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mampu menjadi gerbang percepatan pembangunan di Pulau Kalimantan.
Jokowi berharap Melayu-Banjar bisa jadi tuan rumah di tanahnya sendiri dan berperan aktif dari sejarah berdirinya IKN. Dengan demikian, akan tercipta pembangunan yang Indonesia sentris dan mendorong pemerataan ekonomi.
“Ini untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya seperti dikutip dari laman Setkab, Jumat (17/3).
Menurutnya, gagasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan yang sudah dimulai sejak tahun 60-an harus dapat segera terealisasi. Hal ini tak semata pemindahan ibu kota, tetapi juga mengubah pola pikir dan peningkatan kinerja masyarakat Indonesia, untuk bisa bersaing di pasar global.
Persaingan SDM
Jokowi mengatakan, saat ini persaingan sumber daya manusia (SDM) antarnegara tidaklah mudah. Diperlukam pola pikir dan cara kerja yang lebih baik dan lebih bermanfaat di masa mendatang. Oleh karenanya, pembangunanan IKN diharapkan mampu menumbuhkan cara kerja dan pola pikir baru dalam melayani masyarakat serta bersaing dengan SDM negara lain, khususnya para generasi mudam
“Sehingga yang muda-muda ini harus mau berubah, mau bekerja keras karena saudara-saudara semuanya nanti akan bersaing dengan SDM-SDM dari negara lain,” kata Jokowi. “Kalau kita tidak memunculkan cara-cara baru dalam bekerja, tidak memunculkan sebuah pola pikir baru dalam kita berkompetisi, ya kita akan kalah dan terus hanya menjadi negara berkembang.”
Pemerataan
Dalam kunjungannya ke Tabalong, Kalimantan Selatan, Jokowi pun menyatakan bahwa pemerintah pun sudah menyiapkan sejumlah rencana pembangunan bagi Kalimantan Selatan, mengingat posisinya yang strategis dan cukup dekat dengan Kalimantan Timur, Provinsi yang dipilih sebagai lokasi IKN.
“Kita harapkan nanti kalau sudah IKN ini selesai, bisa menjadi menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di sekitar IKN, termasuk di Tabalong," ujarnya.
Hal ini juga berkaitan dengan pemerataan pembangunan dan ekonomi. Terlebih Indonesia memiliki 17 ribu pulau berpenduduk 280 juta, sedangkan 56 persennya hidup di Pulau Jawa.
“Untuk itu diperlukan pemerataan, untuk mendorong agar PDB ekonomi itu bisa keluar dari Pulau Jawa.”
