Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan sertifikat tanah elektronik di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12). Sertifikat tanah elektronik diperlukan masyarakat dan dapat mengurangi risiko kehilangan.
Jokowi mengatakan, selain dapat mengurangi segala risiko kehilangan, sertifikat tanah elektronik juga meminimalisir kerusakan, serta memudahkan dalam pengelolaan data.
“Saya kira ini sertifikat tanah elektronik penting karena mengurangi risiko akibat pencurian, kerusakan karena bencana, kebakaran, dan bencana lainnya. Dari sisi pemerintah memudahkan untuk pengelolaan data, menghemat biaya transaksi, dan juga meningkatkan kerahasiaan dan keamanan data,” ujarnya.
Pemerintah akan terus mendorong percepatan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Pada 2024, pemerintah menargetkan penyerahan sertifikat tanah bisa mencapai 120 juta sertifikat dari total 126 juta sertifikat.
“Tadi saya bisik-bisik ke Pak Menteri ATR, 2024 total akan mencapai angka berapa kurang lebih? Ini yang janji bukan saya, [tapi] Pak Menteri ATR/[Kepala] BPN, kurang lebih 120 juta sertifikat artinya kurang 6 juta,” ujarnya.
Jokowi mengatakan, sertifikat tanah dapat 'disekolahkan' ke bank sebagai modal kerja. "Yang sudah pegang sertifikat, yang mau disekolahkan ada? Pasti malu-malu kan. Sebetulnya banyak nanti, tidak apa-apa," kakatanya.
Namun, dia mengimbau masyarakat berhati-hati ketika menjaminkan sertifikat ini ke bank. Masyarakat perlu menghitung dengan cermat, termasuk dalam menghitung kemampuan bayar, bunga, cicilan, keuntungan usaha yang didapatkan dan sebagainya.
"Jangan sampai sertifikat sudah kita serahkan, dipakai untuk agunan bank, dua tahun sertifikatnya hilang. Hati-hati," kata Jokowi.