Kebutuhan Investasi 2027 Diperkirakan Rp8.705 Triliun, 91% dari Swasta
- Kebutuhan investasi Indonesia pada 2027 diperkirakan mencapai Rp8.705 triliun; APBN hanya mampu membiayai sekitar Rp459 triliun, sementara BUMN dan Danantara berkontribusi Rp330 triliun.
- Pembiayaan swasta diproyeksikan menyumbang Rp7.973 triliun atau 91% dari kebutuhan investasi, melalui perbankan, pasar modal, dan sumber pembiayaan lainnya.
- Pemerintah mendorong pendalaman serta reformasi pasar modal; semester I 2026 menghimpun Rp125 triliun dengan 28 juta investor, sambil menjaga defisit APBN di bawah 3%.
Jakarta, FORTUNE - Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut total kebutuhan investasi Indonesia di APBN 2027 mencapai Rp8.705 triliun. Dari angka tersebut, APBN hanya mampu menjangkau sekitar Rp459 triliun sedangkan kontribusi BUMN termasuk Danantara sebesar Rp330 triliun.
Sisanya, sebagian besar pembiayaan atau setara 91 persen berasal dari pembiayaan swasta, yakni Rp7.973 triliun, baik dari perbankan maupun pembiayaan lain termasuk pasar modal.
Juda menjelaskan, APBN sendiri tidak pernah cukup membiayai seluruh kebutuhan pembangunan Indonesia. Menurutnya, kebutuhan infrastruktur, kebutuhan energi, pendidikan, kualitas SDM, hingga hilirisasi membutuhkan skala pembiayaan yang jauh melampaui kemampuan dari fiskal.
“Di sinilah pasar modal memegang peran strategis sebagai sumber pembiayaan swasta. Ia adalah jembatan yang menghubungkan kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Ia adalah sumber pembiayaan yang efisien, transparan, dan berkeadilan,” ujar Juda dalam keterangannya, Senin (10/6).
Dengan demikian, pemerintah mendukung pendalaman pasar modal agar dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selama periode semester I 2026, pasar modal telah menghimpun sebesar Rp125 triliun dengan jumlah investor pasar modal mencapai 28 juta investor.
“Kita perlu terus memperluas basis investor, menambah keragaman instrumennya, meningkatkan likuiditas, serta memperkuat tata kelola pasar modal Indonesia,” kata Juda.
Ia juga mengatakan bahwa pemerintah menyambut baik agenda reformasi yang tengah dijalankan oleh OJK dan BI, mulai dari penguatan likuiditas, peningkatan transparansi, penguatan tata kelola, hingga pendalaman pasar yang tercakup dalam rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia.
Di samping itu, pemerintah juga menjaga kesehatan APBN sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kehati-hatian dalam mengelola defisit di bawah 3 persen.
