Jakarta, FORTUNE - Ekonom menyoroti masalah kepastian regulasi dan arah kebjakan pemerintah sebagai faktor penentu menarik investasi ke Indonesia dan menjaga prospek industri ke depan.
Mantan Ketua OJK, yang juga Ekonom, Mahendra Siregar mengatakan di tengah kondisi global saat ini penuh ketidakpastian pemerintah, BUMN dan swasta,memiliki peran penting dalam membangun hubungan serta menentukan arah investasi di Indonesia.
"Bagaimana dunia usaha menyesuaikan diri dengan program serta kebijakan ekonomi yang sedang dikembangkan? Tentu pertanyaan-pertanyaan itu wajar dalam periode perubahan. Tapi penting membedakan ketidakpastian, risiko yang dapat diidentifikasi, dan perubahan yang justru membuka peluang baru," ujar Mahendra dalam acara Indonesia Knowledge Forum (IKF) XV-2026 di Jakarta, Selasa (13/10).
Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, realisasi investasi pada semester I 2026 mencapai lebih dari Rp1.010,6 triliun. Angka tersebut meningkat 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Namun, besarnya realisasi investasi belum sepenuhnya menggambarkan kualitas pembentukan modal maupun persebaran investasi di berbagai sektor.
Menurutnya meskipun pemerintah semakin aktif, pelaku usaha perlu mencermati posisi negara di masing-masing sektor, baik sebagai katalis yang membuka pasar, mitra investasi, pelaku usaha yang beroperasi di sektor yang sama, maupun regulator yang menetapkan kerangka bisnis.
"Apakah negara hadir sebagai katalis yang membuka pasar? sebagai mitra investasi? Apakah negara hadir sebagai perlaku usaha di sektor yang sama? Dan apakah negara hadir sebagai regulator yang menunjukkan kerangka bisnis?," ujar dia.
Di sejumlah sektor, kata dia, investasi negara pada infrastruktur dapat membantu menekan biaya logistik dan membuka peluang kegiatan ekonomi bagi swasta. Namun, di sektor lain, keterlibatan negara dapat memengaruhi struktur industri, persaingan, kebutuhan investasi, serta strategi perusahaan.
Kondisi tersebut turut menentukan arah kebijakan investasi pemerintah mendorong masuknya investasi swasta (crowding in) atau justru menggeser investasi swasta (crowding out).
"Kebijakan dari pemerintah dapat membuka peluang baru, kemampuan memanfaatkannya bergantung pada kualitas investasi, produktivitas, dan pelaksanaannya," pungkas dia.