LPS Pailitkan Pengurus  BPR Citraloka Dana Mandiri

Langkah tersebut, lanjut Ary, merupakan terobosan LPS untuk memperoleh pengembalian (recovery) aset bank gagal yang diakibatkan oleh kecurangan atau penipuan oleh mantan pengurus dan pemegang saham BPR CDM untuk kepentingan pribadi (fraud). 

Sebelumnya, BPR CDM telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Pengawas Bank pada tanggal 14 Februari 2008 dan selanjutnya dilakukan proses likuidasi BPR CDM dalam kurun waktu antara 14 Februari 2008 sampai dengan 12 September 2011. 

Ary menambahkan, dari proses likuidasi tersebut, masih terdapat sisa kewajiban yang belum dipenuhi BPR kepada nasabah dan LPS sebagai pemulihan dan penjaminan dana nasabah yang telah dilakukan.  Ary bahkan menyatakan, kekurangan biaya likuidasi ke nasabah tersebut hampir mencapai Rp54 miliar. 

Oleh karena itu, LPS langsung mengajukan gugatan perdata kepada mantan pengurus dan pemegang saham BPR CDM. Berdasarkan putusan gugatan perdata dengan nomor register No. 493/Pdt/G/2015/PN.Bdg jo. No. 278/Pdt/2017/PT.BDG jo. No.1665 K/PDT/2018, ketiga debitor tersebut diwajibkan membayar ganti rugi secara tanggung renteng berdasarkan gugatan aquo yang diajukan LPS. 

Dalam proses pelaksanaan putusan, terdapat kendala dari pihak yang dihukum untuk membayar ganti rugi dan tidak bersikap kooperatif dalam menjalankan putusan. 

Oleh karenanya LPS mengajukan permohonan PKPU pada tanggal 23 Agustus 2021. Dan pada tanggal 25 Mei 2022, PN Jakarta Pusat telah memutuskan untuk menolak proposal perdamaian yang diajukan mantan pengurus dan pemegang saham BPR CDM dan mempailitkannya. 

“Dengan telah dipailitkannya mantan pengurus BPR CDM tersebut, maka berdasarkan hukum, masing-masing mantan pengurus dan pemegang saham yakni Hendra Djaja, Istiarsih dan Moh Icsan Lubis kehilangan seluruh hak perdatanya untuk mengelola aset-asetnya dan harus diserahkan kepada tim Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat,” pungkasnya.