Menko Zulhas Ungkap Pemerintah Akan Menaikkan HPP Jagung dan Beras

31 Des 2024, 10:31 WIB

Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, beserta jajaran di bawah koordinasinya. (dok. Setkab)

Jakarta, FORTUNE –Pemerintah akan menaikkan harga pembelian petani (HPP) untuk komoditas jagung dan beras. Kebijakan ini dihatapkan dapat semakin menguntungkan petani.

“Tadi sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik ya dari Rp6.000 menjadi Rp6.500," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) dikutip dari laman setkab, Selasa (31/12).

Adapun, untuk komoditas jagung HPP yang disepakati naik dari Rp5.000 menjadi Rp5.500. Pemerintah juga berkomitmen untuk menyerap seluruh hasil produksi gabah dan jagung dari petani dengan harga yang telah ditetapkan.

“Berapapun produksi gabah dan jagung petani ya akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Zulhas.

Produksi menuju swasembada

Harga jagung ditingkat petani naik dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram akibat permintaan bahan baku pakan ternak meningkat. ANTARA FOTO/Seno

Dia mengatakan, pemerintah akan bekerja keras dan memfokuskan swasembada pangan tahun depan. Salah satu yang ia soroti adalah produksi pangan dalam negeri yang telah menunjukkan hasil positif.

"Januari saja produksi beras kita sudah naik dari 0,35 jadi 1,3 (juta ton) ya. Nah, yang Februari 0,8 jadi 2,08 (juta ton) produksi beras,” katanya.

Untuk mendukung peningkatan produksi dan pencapaian swasembada pangan, Zulhas mengatakan bahwa pemerintah juga tidak akan melakukan impor untuk sejumlah bahan pokok, seperti beras, jagung, gula konsumsi, dan garam.

Selain itu, ia juga memastikan seluruh produk pangan dalam negeri tidak akan dikenakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). “Tidak ada kenaikan PPN apapun khusus semua pangan di dalam negeri,” katanya.

Pembangunan berdasarkan nilai Pancasila

Presiden Prabowo Subianto. (dok. Setkab)

Pada kesempatan berbeda, Presiden Prabowo Subianto mengatakan perencanaan dalam pembangunan nasional sangat penting untuk berlandaskan ekonomi Pancasila, sebagai penggabungan terbaik antara pemahaman pasar bebas dan ekonomi.

“Pemerintah bertanggung jawab, pemerintah dipilih oleh rakyat, pemerintah harus menjadi pengayoman rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pemerintah harus menjadi pelopor, pemerintah harus menjadi pengelola, pemerintah harus me-manage ekonomi, pemerintah harus menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia,” ujar Prabowo dalam Musrenbangnas Tahun 2025-2029, Senin (30/12).

Dalam perencanaan pembangunan ekonomi nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, kesejahteraan rakyat secara kolektif harus tercapai sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah tidak hanya mengatur, tetapi juga harus memastikan ekonomi direncanakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menjaga kedaulatan bangsa.