Kasus Corona Naik, Pemerintah Setujui PTM Terbatas di Daerah PPKM 2

Suharti mengatakan, sekolah dengan status PPKM level 2 masih bisa melakukan kegiatan PTM 100 persen. Namun, disertai syarat dan wajib memenuhi ketentuan yang berlaku. 

"Bagi daerah PPKM level 2 yang siap melaksanakan PTM Terbatas sesuai SKB Empat Menteri dan tingkat penyebaran Covid-19-nya terkendali, sekolah-sekolah pada daerah tersebut tetap dapat melaksanakan PTM Terbatas dengan kapasitas siswa 100 persen,” ucapnya.

Berdasarkan surat edaran tersebut, orang tua atau wali peserta didik kembali diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Sementara, PTM Terbatas sendiri tetap harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan sistem pengawasan yang menyeluruh di setiap sekolah.

Surat edaran yang diterbitkan Kemdikbudristek ini juga mengharuskan Pemerintah daerah setempat  terus melakukan pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan PTM Terbatas. Berikut ini adalah 4 hal yang perlu diperhatikan oleh Pemda:

• Memastikan penerapan prokes secara ketat oleh satuan pendidikan.
• Melaksanakan survei terhadap kasus konfirmasi Covid-19 dan surveilans perilaku kepatuhan terhadap prokes di tiap satuan pendidikan.
• Percepatan vaksinasi Covid-19 untuk pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
• Memastikan penghentian sementara PTM terbatas berdasarkan hasil surveilans epidemiologis sesuai ketentuan dalam SKB 4 Menteri.

Dengan adanya penyesuaian kebijakan PTM Terbatas bagi daerah PPKM level 2, Suharti juga menekankan bahwa konsistensi dan pendekatan nondiskriminatif perlu menjadi dasar bagi semua pihak. “Kami mendukung semua inisiatif pemerintah daerah dalam menurunkan kasus,” katanya.

Menurut Suharti, jika Pemda bisa membuka sektor lainnya secara maksimal, maka pihaknya berharap PTM Terbatas dapat juga di perlakukan sama. Sebab, pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat bersama-sama menjaga anak-anak kita agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar sekolah yang berisiko tinggi penularan Covid-19. Justru, berbeda dengan sektor lainnya, aturan PTM Terbatas sudah diatur dengan sangat rinci dalam SKB Empat Menteri untuk mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah,” tutur Suharti.