Pemerintah Siapkan Aturan Baru Pembelian LPG Mulai 2026

ESDM menyusun aturan yang memperkuat tata kelola distribusi LPG subsidi dari agen hingga sub-pangkalan. Laode menyampaikan bahwa pengaturan saat ini belum mencakup pendistribusian hingga tingkat sub-pangkalan.

“Kalau yang sekarang ini kan belum ada ketentuan yang mengatur bagaimana bisnis itu sampai ke ujung ya. Kalau aturan sebelumnya kan belum sampai ke sub pangkalan. Nah itu nanti kami atur,” jelasnya.

Kuota LPG subsidi 2025 tercatat sekitar 8,3 juta metrik ton, sedangkan pada 2026 ditetapkan hanya 8 juta metrik ton. Penurunan tersebut menjadi dasar perlunya inovasi kebijakan.

Pemerintah menilai penajaman kriteria penerima subsidi berfungsi memastikan alokasi anggaran tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan rencana penataan ulang skema subsidi energi, termasuk LPG. Purbaya menjelaskan bahwa aturan baru terkait skema subsidi diharapkan bisa lebih tepat sasaran.

“Yang kaya sekali mungkin desil 8, 9, 10 subsidi akan dikurangi secara signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin ke yang desil 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin gitu,” ujarnya di DPR, Jakarta, Kamis (4/12).

Perbaikan skema subsidi ini dilakukan secara bertahap dalam dua tahun ke depan dan akan melibatkan sejumlah BUMN.

Selain penyusunan regulasi subsidi, sejak 22 November 2023 pemerintah melalui Pertamina menetapkan harga LPG non-subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen. Harga ini sudah termasuk PPN dan berlaku di seluruh Indonesia. Berikut daftar harganya:

Wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah

Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara

Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat

Kalimantan Utara

Maluku dan Papua

Pertamina menegaskan bahwa harga di agen di luar radius 60 km dari filling plant dapat ditambah biaya angkutan sesuai ketentuan wilayah masing-masing.

Penyusunan aturan baru pembelian LPG 3 kg menjadi bagian dari reformasi kebijakan subsidi energi yang menargetkan akurasi penyaluran. Dengan penetapan batasan berdasarkan desil ekonomi dan pengaturan distribusi hingga tingkat sub-pangkalan, pemerintah memastikan mekanisme penyaluran subsidi lebih terstruktur.