Pemerintah Terapkan BMTP dan Anti Dumping Bagi Industri Tekstil

Saat ini sejumlah menteri terkait, termasuk Kementerian Perdagangan akan merumuskan aturan tentang kebijakan dan pengaturan impor secara lebih lanjut, agar bisa segera diterapkan.

Zulhas memperkirakan rumusan aturan ini segera rampung dalam dua atau tiga hari ke depan, diikuti rumusan pengenaan biaya masuk BMTP dan antidumping.

"Sedangkan merumuskan melindungi (industri tekstil) secara jangka panjang usulan Kementerian Perindustrian apakah kembali ke Permendag 8, apakah menyusun aturan baru, nanti kami akan berunding lebih lanjut,” kata Zulhas.

Pada acara terpisah, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengungkapkan salah satu penyebab menurunnya kinerja industri tekstil Indonesia adalah karena ulah beberapa oknum tertentu yang memanfaatkan impor barang secara tak terkendali. Hal ini pun menyebabkan persaingan tidak sehat pada industri tekstil dalam negeri.

Situasi ini tidak hanya merugikan pabrik-pabrik besar, tapi berdampak juga ke industri rumahan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor tekstil. “Jadi, di sinilah memang balik lagi. Kalau ditanya Indonesia, fundamentalnya baik-baik saja, tapi keadaan dunia tidak baik-baik saja,” ujarnya di Jakarta, (25/6).

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang, mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan penyerapan produk TPT di pasar domestik, namun daya saing industri terganggu importasi produk sejenis di hilir dalam jumlah besar, baik yang ilegal maupun legal.

"Selain itu, terdapat produksi TPT di dunia yang tidak terserap oleh negara tujuan ekspor yang saat ini menerapkan restriksi perdagangan. Akibatnya, terjadi oversupply, sehingga negara produsen melakukan dumping dan mencoba untuk mengalihkan pasar ke negara-negara yang tidak memiliki proteksi pasar dalam negeri, salah satunya ke Indonesia,” kata Menperin, minggu lalu.