Peran Penting Menteri Keuangan Dunia Dalam Transisi Hijau

Program kerja yang dilaksanakan oleh menteri keuangan tiap negara anggota Koalisi mengacu pada 6 Prinsip Helsinki: menyelaraskan kebijakan dengan Persetujuan Paris, berbagi pengalaman dan keahlian, mempromosikan nilai ekonomi karbon, mengarusutamakan iklim dengan kebijakan ekonomi, memobilisasi pembiayaan iklim, dan terlibat dalam implementasi Nationally Determined Contribution (NDC).

Salah satu penerapan Prinsip Helsinki terkait pengarusutamaan iklim dengan kebijakan ekonomi ialah penandaan anggaran iklim. Selain itu, upaya inisiatif keuangan berkelanjutan yang jumlahnya sudah mencapai 185 di seluruh dunia. Komunitas global seperti G20 juga telah membuat kemajuan dengan membentuk Kelompok Kerja Keuangan Berkelanjutan G20.

Berbagai kebijakan yang mendukung transisi yang adil dan terjangkau sangat penting agar aksi iklim dapat berdampak nyata pada pertumbuhan yang berkelanjutan, stabilitas keuangan dan fiskal, peningkatan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Untuk negara berkembang, transisi ini juga dapat mendorong keberhasilan pembangunan.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam mencapai keuangan berkelanjutan di dunia, karena saat ini baru sepertiga dari 185 inisiatif keuangan berkelanjutan yang menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepatuhan dampak iklim secara nyata pun belum dapat diukur secara akurat.

Upaya lain yang dilakukan dalam penanganan iklim yaitu penerapan pajak karbon. Saat ini, terdapat 64 instrumen harga karbon yang telah berjalan, dan tiga masuk jadwal implementasi. Di Indonesia, pemerintah baru saja menetapkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang juga mencakup pajak karbon.

Implementasi pajak karbon mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara yang memiliki skema pajak karbon di dunia. Pajak karbon ini juga merupakan bukti komitmen Indonesia yang semakin serius dalam menangani risiko perubahan iklim.

Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong transisi hijau dan mencapai komitmen penurunan emisi Indonesia yang tertuang dalam dokumen NDC pada Persetujuan Paris tahun 2016. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030.

Selain itu, komitmen untuk mendorong transisi hijau juga dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Indonesia juga telah memiliki roadmap untuk mencapai net zero emission pada 2060.

Selain pajak karbon, upaya lain yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan transisi hijau yaitu pemberian insentif pajak untuk sektor energi terbarukan, subsidi bagi sektor energi dan transportasi yang lebih ramah lingkungan, dan penandaan anggaran.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah melakukan skema pembiayaan inovatif seperti menerbitkan Green Sukuk yang telah ada sejak 2018.

Selain itu, untuk memperoleh akses pendanaan internasional, Indonesia bekerja sama dengan Green Climate Fund dan membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Sedangkan, untuk menarik lebih banyak pembiayaan swasta atau non-APBN, Indonesia tengah mengembangkan kerangka keuangan berkelanjutan (sustainable finance) berupa taksonomi hijau di tingkat nasional.