Prabowo Akan Ganti Wamenaker Jika Terbukti Bersalah Usai Kena OTT KPK
- Prabowo akan ganti Wamenaker jika terbukti bersalah usai kena OTT KPK
- Laporan resmi terkait Wamenaker Immanuel Ebenezer yang terjaring OTT oleh KPK telah dia terima.
- Prasetyo menyatakan Prabowo memilih menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK.
Jakarta, FORTUNE - Istana Kepresidenan menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. Pemerintah menegaskan akan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan segera mengambil tindakan tegas jika yang bersangkutan terbukti bersalah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan sikap Prabowo jelas dalam melihat kasus ini.
“Karena ini ranah hukum, beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Namun, apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (21/8).
Menurutnya, Prabowo sejak awal telah berulang kali mengingatkan jajaran Kabinet Merah Putih untuk menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan amanah.
“Bapak Presiden berkali-kali menegaskan agar para pejabat tetap menjaga semangat pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas sehari-hari, sekaligus tidak membuat pernyataan yang bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” ujarnya.
Operasi tangkap tangan ini diduga terkait kasus pemerasan dalam proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap sejumlah perusahaan. Selain Wamenaker, KPK juga menangkap 10 orang lainnya dalam operasi tersebut.
Dalam OTT yang menjadi kelima kalinya pada 2025 ini, KPK menyita sejumlah uang tunai serta puluhan kendaraan roda dua dan empat. Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari semua pihak yang ditangkap.
Meskipun kasus hukum berjalan, Prasetyo menyebut bahwa kinerja Immanuel selama 10 bulan terakhir dinilai cukup baik. Namun, ia menekankan penilaian kinerja terpisah dari proses hukum yang sedang berlangsung.
“Tidak otomatis langsung diganti. Bisa saja ditunjuk pejabat sementara atau penugasan khusus. Tapi kalau terbukti bersalah, Presiden akan tegas melakukan pergantian,” kata Prasetyo.
Ia menambahkan, peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat negara untuk lebih disiplin dalam menjaga integritas.
