Pemerintah Bentuk Komite Khusus Pembiayaan Hijau
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah Indonesia tengah bersiap membentuk Komite Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance Committee/SFC) sebagai strategi memperkuat arus pembiayaan untuk proyek-proyek hijau, dengan target menarik lebih banyak investasi swasta dan internasional.
Komite ini dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan, bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, serta didukung oleh Green Finance Institute (GFI) dari Inggris.
Pembentukan komite tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, dan akan menjadi lembaga kunci dalam mempercepat pembiayaan iklim. "Mengingat kesenjangan yang signifikan ini, mobilisasi investasi sektor swasta menjadi sangat krusial,” ujar Adi Budiarso, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dalam keterangan tertulis (13/5).
Laporan Climate Budget Tagging (CBT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan untuk periode 2018–2023, alokasi anggaran tahunan rata-rata untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan iklim hanya sekitar 3,2 persen dari APBN, atau setara dengan Rp89,2 triliun (sekitar US$5,9 miliar) per tahun.
Hingga tahun 2023, total belanja publik untuk inisiatif iklim mencapai Rp702,9 triliun (US$46,9 miliar). Namun demikian, kontribusi publik ini hanya mencakup 16,4 persen dari total investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar 83,6 persen yang diharapkan dapat dipenuhi melalui pembiayaan swasta dan internasional. Dengan demikian, kesenjangan pembiayaan iklim yang sangat besar masih menjadi tantangan.
Strategi meningkatkan kepercayaan investor
GFI dan Kementerian Keuangan telah menyusun white paper untuk tata kelola komite. Dokumen tersebut mengusulkan pembentukan platform investasi, mendorong reformasi kelembagaan, dan membuka akses pada pembiayaan campuran (blended finance) untuk meningkatkan kepercayaan investor dan menghapus hambatan dalam investasi hijau.
“Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus membangun ketahanan iklim dan memenuhi komitmen NDC-nya. Skala investasi yang dibutuhkan jauh melampaui kapasitas pembiayaan publik. Modal swasta siap tersedia, tapi kita perlu menghapus hambatan yang menghalangi penggalangan modal tersebut,” kata Simon Horner, Managing Director GFI.
Sebelumnya, GFI juga telah melakukan studi berjudul Investors’ View on Sustainable Finance in Indonesia (2024), yang menjadi rujukan dalam menyusun kerangka kebijakan dan kelembagaan pendukung pembiayaan hijau.
Dukungan juga datang dari pemerintah Inggris. “Langkah Pemerintah Indonesia dalam membentuk Komite Keuangan Berkelanjutan merupakan langkah yang sangat penting,” ujar Rachel Kyte, perwakilan khusus dari Inggris untuk perubahan iklim. Menurutnya, dengan memperkuat tata kelola dan menciptakan jalur yang jelas untuk investasi, Indonesia mengirimkan sinyal kuat kepada investor bahwa Indonesia serius dalam membangun ekonomi yang tangguh dan rendah karbon.
Komite ini diharapkan menjadi penghubung strategis antara pemangku kepentingan publik dan swasta, termasuk sektor perbankan, lembaga keuangan, industri, dan pengembang proyek. Selain itu, GFI juga bekerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang berperan penting dalam transisi energi. “Dalam konteks ini, inisiatif GFI memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya Indonesia,” kata Budiarso.
