RPP Kepemilikan Asing di Usaha Pembiayaan Buka Partisipasi Publik

RPP UJP disusun untuk memberikan kepastian hukum bagi industri jasa pembiayaan sekaligus mendorong masuknya investasi produktif dan berkualitas. Regulasi ini juga akan mengatur aktivitas bullion yang dinilai belum optimal dikembangkan oleh lembaga jasa keuangan dalam negeri.

Salah satu poin yang diatur adalah kepemilikan asing pada usaha jasa pembiayaan. Menurut DJSPSK, pengaturannya diarahkan untuk memperkuat permodalan dan mendorong transfer pengetahuan serta teknologi tanpa mengabaikan kepentingan nasional.

Secara keseluruhan, RPP kepemilikan asing pada usaha jasa pembiayaan mencakup berbagai aspek, di antaranya:

• Batasan kepemilikan asing pada penyelenggara usaha jasa pembiayaan.

• Pengaturan mengenai kemitraan badan hukum asing.

• Transparansi pemegang saham pengendali.

• Manfaat investasi asing bagi perekonomian Indonesia.

• Ketentuan mengenai aspek pelaporan, pengawasan, dan evaluasi.

• Ketentuan transisi dan penyesuaian bagi pelaku usaha yang telah beroperasi.

Pokok kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan beberapa komponen, seperti kebutuhan pengembangan industri, praktik terbaik internasional, dan karakteristik sektor jasa keuangan nasional.

Dalam prosesnya, pemerintah sedang membuka partisipasi publik RPP UJP. Masyarakat, pelaku usaha, akademisi, asosiasi industri, praktisi, dan pemangku kepentingan dapat mengirimkan masukan atau tanggapan terhadap substansi rancangan peraturan.

Tahapan ini memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi substansi pengaturan sekaligus menyampaikan pendapat konstruktif. Seluruh masukan akan diterima dan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyempurnaan RPP UJP.

Pemerintah melalui DJSPSK mengundang seluruh pihak untuk berpartisipasi aktif dalam penyusunan RPP UJP. Bagi yang tertarik menyampaikan partisipasi publik, bisa melalui kanal resmi yang disediakan DJSPSK.

Keterlibatan publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas regulasi, memperkuat legitimasi kebijakan, serta mendukung implementasi yang lebih efektif.