Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbit, Jokowi Izinkan Masyarakat Mudik

Berdasarkan SE Satgas Covid-19 Nomor 16/2022, Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) harus bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat perjalanan dalam negeri.

Seluruh PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga tidak perlu menunjukkan hasil tes RT-PCR atau antigen. Sedangkan, untuk yang sudah memenuhi dosis kedua wajib menjunjukkan hasil negatif tes antigen dalam waktu 1 x 24 jam atau tes RT-PCR dalam 3 x 24 jam, sebelum waktu keberangkatan.

Sementara, untuk PPDN yang baru sekali vaksin, wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR dalam rentang waktu 3 x 24 jam.

Bagi pemudik dengan kondisi kesehatan khusus, wajib menunjukkan hasil PCR 3x24 jam dengan lampiran surat keterangan dokter. Kemudian, untuk anak di bawah 6 tahun, tidak butuh tes, namun harus didampingi pendamping yang sudah memenuhi vaksinasi sesuai syarat yang ditetapkan. Anak usia 6-17 tahun juga tidak perlu testing, namun harus menunjukkan bukti vaksinasi dosis kedua.

Dalam SE Satgas Covid-19 Nomor 16/2022, PPDN yang menggunakan seluruh moda transportasi di seluruh Indonesia wajib menerapkan protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk rutin mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer.

Lebih lanjut,  pemerintah mewajibkan penggunaan masker kain 3 lapis yang menutupi hidung, mulut, dan dagu. Jarak yang disarankan antar orang pun 1,5 meter dan tidak diperkenankan untuk berbicara lewat telepon maupun dua arah secara langsung di sepanjang moda transportasi darat- laut, atau udara.

Kemudian, untuk perjalanan kurang dari 2 jam, tidak diperbolehkan makan dan minum, kecuali untuk mengonsumsi obat-obatan.

Aturan yang berlaku ini wajib dijalankan bagi semua operator moda transporasi, kecuali yang berada dalam satu kawasan aglomerasi dan moda transportasi perintis di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang akan memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di daerahnya, dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum lain yang selaras dan tidak bertentangan dengan SE ini.