Siapkan Digital Single ID, Luhut Klaim Bansos Bakal Tepat Sasaran
- Pemerintah menyiapkan digital single ID berbasis AI dan biometrik yang ditargetkan diluncurkan nasional pada akhir 2026 untuk meningkatkan efisiensi serta ketepatan penyaluran bantuan sosial.
- Uji coba di Banyuwangi menunjukkan akurasi penyaluran bansos meningkat signifikan, dari 77,6 persen tidak tepat sasaran menjadi di bawah 10 persen setelah penerapan sistem digital berbasis AI.
- Luhut menyebut proyek ini dijalankan tanpa tambahan anggaran APBN, memanfaatkan sumber daya kementerian terkait, serta diyakini mampu menghemat biaya operasional hingga 60 persen.
Jakarta, FORTUNE — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan digital single ID yang ditargetkan mulai diluncurkan secara bertahap pada akhir 2026. Sistem identitas digital terpadu yang didukung teknologi kecerdasan buatan (AI) itu diyakini akan membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) dan berbagai program transfer pemerintah menjadi lebih efisien serta tepat sasaran.
Menurut Luhut, implementasi digital single ID saat ini telah memasuki tahap uji coba di Banyuwangi sebelum diperluas ke berbagai daerah lain.
“Sekarang kita sudah piloting di Banyuwangi, sekarang kita bikin 42 kabupaten. Kalau ini selesai Juli, kita akan dorong lagi ke 77 koordinator untuk mempercepat prosesnya,” ujar Luhut pada acara Indonesia Summit by IDN di The Tribrata, Jakarta, Kamis (18/6)
Ia menjelaskan pemerintah menargetkan peluncuran secara nasional pada Oktober hingga November 2026. Dengan tahapan tersebut, sistem diharapkan dapat digunakan secara luas pada akhir tahun dan semakin matang pada awal 2027.
“Ini menjadi modal pokok kita untuk terus maju ke depan,” katanya.
Luhut mengatakan penggunaan AI dan teknologi biometrik, termasuk pengenalan wajah (face recognition), mampu meningkatkan akurasi data penerima bantuan sekaligus memangkas biaya administrasi.
Ia bahkan mengaku terkesan karena teknologi tersebut dikembangkan oleh talenta lokal dan telah diuji di Banyuwangi.
“Di middle of nowhere, Banyuwangi, orang bisa face recognition. Itu satu prestasi luar biasa dari tim yang terdiri hanya anak-anak Indonesia. Tidak ada orang asing di sana, tidak ada teknologi asing, teknologi kita saja,” ujarnya.
Berdasarkan hasil uji coba, pemerintah menemukan sekitar 77,6 persen penyaluran bansos di Banyuwangi sebelumnya tidak tepat sasaran. Setelah dilakukan perbaikan berbasis AI dan digitalisasi data, angka tersebut diklaim turun menjadi di bawah 10 persen.
“Sekarang kita perbaiki, sudah kurang dari 10 persen,” kata Luhut.
Ia menilai perbaikan akurasi tersebut berpotensi menghasilkan penghematan anggaran yang besar mengingat nilai berbagai program bantuan pemerintah, mulai dari bansos hingga subsidi, mencapai sekitar Rp5,4 juta per penerima.
Selain itu, AI disebut mampu mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi hingga sekitar 90 persen, dan menekan biaya operasional sebesar 30–60 persen. Menurutnya, efisiensi tersebut pada akhirnya dapat memperbaiki penerimaan negara sekaligus memeratakan kesejahteraan.
Kurangi manipulasi penyaluran bansos
Luhut juga menilai sistem digital single ID akan mengurangi potensi manipulasi dalam distribusi bantuan sosial karena seluruh penerima dapat diverifikasi melalui identitas biometrik.
“Semua sudah terdata, jadi tidak bisa lagi misalnya kepala desa bilang, ‘kamu dapat bansos tapi pilih saya’. Tidak akan terjadi lagi karena semua bisa mengadu dan dengan face recognition biometrik itu segera bisa terverifikasi,” ujarnya.
Di sisi lain, data yang lebih akurat juga diharapkan memungkinkan pemerintah menyusun kebijakan pemberdayaan yang lebih tepat, misalnya mengarahkan sebagian penerima bansos yang telah siap berusaha untuk memperoleh akses pembiayaan usaha mikro melalui kredit usaha rakyat (KUR).
Luhut menambahkan proyek digitalisasi tersebut sejauh ini dijalankan tanpa menggunakan tambahan anggaran dari APBN. Menurutnya, pembiayaan dilakukan melalui optimalisasi sumber daya yang telah tersedia di kementerian dan lembaga terkait.
“Sampai hari ini kami belum bekerja dengan APBN satu rupiah pun. Saya ingin uji, bisa tidak dengan biaya minimal membuat suatu proyek yang begitu besar yang akan menghemat ribuan triliun,” katanya.
