Sri Mulyani Waspadai Biaya Utang Tinggi pada 2024
Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mewaspadai dampak tingginya suku bunga negara-negara maju terhadap biaya utang yang ditarik pemerintah tahun depan. Karena itu, pengendalian tingkat cost of fund menjadi satu dari enam fokus strategis dalam pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko (PKNR).
"Cost of fund yang cenderung naik dengan higher for longer, terutama untuk suku bunga global, tentu mempengaruhi tingkat biaya pembiayaan kita," ujarnya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (12/6).
Selain menaruh fokus pada tingginya biaya utang, Kementerian Keuangan juga berkonsentrasi pada digitalisasi ekosistem pengelolaan kas dan moderasi proses bisnis. "Ini lantaran hampir seluruh dari hulu ke hilir ada di dalam pengelolaan," katanya.
Kemenkeu juga akan melakukan sinergi dari pengelolaan dukungan fiskal, serta menggunakan dan mendukung penerusan pinjaman pemerintah.
Lalu, kualitas pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara serta pengembangan skema pembiayaan yang sifatnya inovatif juga akan menjadi perhatian penting tahun depan.
"Ini tidak hanya KPBU atau inovatif secara umum, namun kita terus memperhatikan berbagai bentuk risiko yang muncul pada saat kita meningkatkan partisipasi badan usaha dalam melaksanakan program pembangunan," ujarnya.
Fokus pengelolaan belanja negara
Sementara itu, dalam program pengelolaan belanja negara, Kementerian Keuangan akan memiliki tujuh fokus strategis. Pertama, penguatan kebijakan penganggaran untuk antisipasi ketidakpastian global.
Kedua, penguatan efektivitas dan dukungan anggaran prioritas. "Seperti IKN harus kita fokuskan. Pemilu harus menjadi hal fokus," ujarnya.
Kemudian, perbaikan belanja subsidi agar efisien dan tepat sasaran juga terus dilakukan. Keempat, menjadikan belanja bantuan sosial (Bansos) sebagai instrumen mencapai keadilan sosial. Kelima, penguatan kualitas belanja pemerintah melalui reformasi penganggaran.
"Ini akan dilakukan terus baik dari sisi perbaikan IT dan juga koordinasi dengan Bappenas, di dalam alokasi anggaran maupun dari sisi kriteria belanja anggaran," katanya.
Keenam, belanja juga akan difokuskan untuk menurunkan ketimpangan. Terakhir, belanja akan diarahkan untuk mendorong kemandirian keuangan daerah. "Sasaran kami di 2024 adalah belanja dari mulai perencanaan, penganggaran, baik di pusat maupun daerah harus mampu mendorong transformasi ekonomi dan menciptakan perbaikan dari sisi inklusifitas dan sustainabilitas," ujarnya.
