Common Prosperity Tiongkok, dan Pertumbuhan Orang Kaya Indonesia
Kebijakan common prosperity kejutkan investor Tiongkok.
Ilustrasi Tiongkok. (Shutterstock/Crystal51)Jakarta, FORTUNE - Presiden Tiongkok, Xi Jinping bertujuan mencapai common prosperity (kemakmuran bersama) guna menekan kesenjangan kekayaan yang mengancam pertumbuhan ekonomi negara dan legitimasi pemerintahan Partai Komunis.
Jelang periode kepemimpinan ketiganya pada 2022, Xi bahkan berambisi mengambil langkah nyata menuju kemakmuran bersama pada 2035. Kemudian mewujudkan tujuannya pada 2050.
Sebagai gambaran, kemakmuran bersama bukanlah istilah baru di Tiongkok. Akan tetapi, lonjakan pemakaian istilah itu sekaligus tindakan keras terhadap industri—termasuk teknologi dan tutor privat—telah mengagetkan para investor Negeri Tirai Bambu.
Namun, apakah Anda sudah mengetahui apa itu kemakmuran bersama? Siapa pencetus utama istilah tersebut? Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi Tiongkok?
1. Apa itu Kemakmuran Bersama?
Mao Zedong, pemimpin pertama Tiongkok, mencetuskan kemakmuran bersama atau common prosperity pada 1950-an. Kemudian, istilah itu kembali digaungkan oleh Deng Xiaoping pada 1980-an.
Saat itu, menurut Deng, membiarkan sekelompok orang dan daerah untuk lebih dulu menjadi kaya dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Bahkan, dia meniilai, cara itu dapat membantu mencapai tujuan akhir dari kemakmuran bersama.
Berkat kebijakan hibrida ‘sosialisme berkarakteristik Tiongkok’, negara itu memang berevolusi dari negara miskin menjadi salah satu ekonomi terkuat. Sayangnya, bersamaan dengan itu, lahir kesenjangan yang mengancam stabilitas sosial. Khususnya di antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Untuk itu, mengutip Reuters, kini pemerintahan Xi meluncurkan berbagai kebijakan demi merealisasikan kemakmuran bersama. Dari mengekang tax evasion (penghindaran pajak), pembatasan jam kerja karyawan sektor teknologi, melarang tutor privat mata pelajaran utama komersil, hingga secara ketat mengurangi waktu bermain video gim bagi anak di bawah umur legal.
Pemerintah setempat telah menyiapkan program uji coba di Provinsi Zhejiang, salah satu wilayah terkaya di negara itu. Tujuan akhirnya, yakni mengurangi kesenjangan pendapatan di sana pada 2025.
Bagi Tiongkok, kemakmuran bersama bukan egalitarianisme, paham yang meyakini semua orang di masyarakat harus memiliki hak yang setara sejak lahir. Menurut Pejabat di Komisi Urusan Keuangan dan Ekonomi Pusat, Han Wenxiu, mewujudkan kemakmuran bersama tidak ‘membunuh’ yang kaya untuk membantu yang miskin.
“Mereka yang sudah lebih dulu kaya harus membantu yang tertinggal, tetapi (tetap) harus didorong dengan kerja keras,” ujarnya.
2. Cara Tiongkok Mewujudkan Kemakmuran Bersama
Para petinggi Tiongkok, demikian Reuters, akan menggunakan pajak dan redistribusi pendapatan lain guna menambah porsi pemasukan kelas menengah, mendongkrak penghasilan kelas bawah, menyesuaikan besaran pendapatan secara rasional, serta memboikot sumber mata pencaharian ilegal.
Tak hanya itu, pemerintah Beijing juga mendorong para individu dan perusahaan berskala miliaran yuan untuk berkontribusi lebih dalam amal dan donasi melalui program distribusi ketiga.
Hasilnya, sejumlah raksasa teknologi mulai mengumumkan donasi dan dukungan sebagai bantuan bencana. Contoh, Tencent Holdings dan Alibaba Group merogoh kocek 100 miliar yuan (sekitar Rp217 triliun) untuk kemakmuran bersama.
Pemerintah juga akan mengenakan pajak properti dan warisan, walau belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Langkah lainnya, yakni meningkatkan layanan publik dan jaringan pengaman sosial.
3. Dampak Kemakmuran Bersama
Kemakmuran bersama bertujuan mempercepat penyeimbangan ekonomi Tiongkok, mengarah ke pertumbuhan berdasarkan konsumsi supaya menekan dependensi pada investasi dan ekspor.
Akan tetapi, para analis berpendapat, kebijakan itu berisiko merusak pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor swasta.
Di sisi lain, meningkatnya pendapatan dan pelayanan publik, khususnya di daerah pedesaan, akan membawa dampak positif untuk konsumsi. Sementara jaringan pengaman sosial yang lebih baik akan mengurangi simpanan dana darurat.
4. Indonesia Juga Mau Pajaki Golongan Ultra Kaya
Menurut penelitian Knight Frank Wealth Sizing Model, Asia memang merupakan salah satu benua yang memiliki miliarder terbanyak di dunia pada 2020, dengan porsi 36 persen dari 521.653 orang UHNWI (ultra high net worth individual)—orang dengan total kekayaan bersih lebih dari US$30 juta. Ditambah dengan 22 persen jutawan.
Bahkan, UHNWI Asia diproyeksi akan terus bertumbuh 39 persen dalam lima tahun ke depan. Yang menarik, Indonesia diperkirakan akan memimpin dengan 67 persen kenaikan orang ultrakaya. Diikuti oleh India, dengan proyeksi kenaikan 63 persen.
Tidak heran, sebab pertumbuhan jumlah HNWI (high net worth individual) Indonesia mencapai 45 persen pada 2015 hingga 2020. Bahkan, proyeksi pertumbuhan HNWI Indonesia akan menyentuh 110 persen pada kurun 2020 hingga 2025.
Artinya, empat tahun lagi Indonesia akan memiliki 45.063 HNWI atau orang dengan total kekayaan bersih lebih dari US$1 juta.
Pada Mei 2021, seperti dikutip IDN Times, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mencanangkan kenaikan 35 persen tarif pajak penghasilan (PPh) pribadi. Target utama dari aturan itu adalah para orang kaya dengan penghasilan melampaui Rp5 miliar per tahun.
Sebelumnya, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memiliki empat lapisan tarif PPh orang pribadi. Jika wacana itu diterapkan, maka akan lahir satu lapisan baru khusus untuk para orang super kaya Tanah Air.
