Temui Purbaya, Pertamina Minta Bebaskan Cukai Bioetanol

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu perwakilan Pertamina terkait program bioetanol atau Pertamax Green 95. Program itu mereka sebut terkendala tata kelola perizinan berusaha, utamanya pembebasan cukai bioetanol.

Dalam siding penyelesaian hambatan usaha atau debottlenecking itu, PT Pertamina Patra Niaga yang mengeluhkan bahwa program bioetanol (Pertamax green 95) saat ini masih terkendala dalam tata kelola perizinan berusaha. Padahal, program ini merupakan bagian dari mandat pemerintah untuk transisi energi dan mencapai kemandirian energi.

Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, mengusulkan terdapat adanya peraturan pembebasan cukai. Bioetanol sendiri dapat mengurangi ketergantungan impor bensin, menambah devisa negara, mensejahterakan petani, dan mengurangi emisi transportasi darat. 

Sebelumnya, Pertamina telah mengajukan pembebasan cukai di satu titik Surabaya. Namun, flow izin usaha industri (IUI) membutuhkan izin lingkungan (AMDAL) dari Kementerian Lingkungan memakan waktu 2-3 tahun. Pertamina sudah mendapatkan izin pembebasan cukai dari Integrated Terminal Surabaya yang mencapai waktu 2 tahun.

“Tentunya Pertamina terus mengembangkan kapasitasnya, dan kami sedang mengajukan perizinan untuk terminal-terminal lainnya, mengingat kami memiliki 120 terminal BBM,” kata Oki di Jakarta, Jumat (6/2).

Kondisi ini dianggap menciptakan beban administratif tinggi dan tidak ekonomis, sehingga tidak sejalan dengan kondisi market kegiatan Niaga BBM dan memperlambat bioetanol secara nasional.

Pertamax Green 95 (5 persen bioetanol) saat ini telah tersedia di 177 SPBU di Banten, Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur, DIY. Sepanjang 2025, BBM telah terjual lebih dari 16 ribu KL, angka ini masih jauh dari impor bensin yang mencapai 20 juta kL. 

Purbaya meminta kepada pejabat bea cukai untuk menindaklanjuti terkait isu tersebut. “Semuanya akan selesai paling lambat seminggu dari sekarang,” ujar Menkeu Purbaya pada kesempatan yang sama.

Selain itu, peserta rapat juga menerima 41 aduan dari Apotek UMKM terkait masalah perizinan dasar berupa Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dengan biaya yang tinggi, tidak terdapat standar tarif jelas untuk jasa teknis atau waktu pengurusan dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang kompleks.

Dampaknya, terhadap operasional apotek, perpanjangan izin berproses tidak tentu, apotek juga kesulitan untuk memenuhi pesanan obat, apotek terancam tutup hingga sudah ada yang tutup.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah memberikan keputusan untuk menambah fitur pemutakhiran data untuk memudahkan para apoteker. Selain itu, akan diberikan standar harga dari pemerintah melalui Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk SLF Kementerian Pekerjaan Umum, diminta agar dapat selesai maksimal 2 bulan (SLA 28 hari kerja).