Jakarta, FORTUNE – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melakukan penyesuaian kebijakan perdagangan dengan merevisi sejumlah tarif impor untuk produk berbasis baja, aluminium, dan tembaga. Langkah tersebut dilakukan di tengah upaya Washington memperkuat industri manufaktur domestik sekaligus menata ulang hubungan dagang dengan sejumlah mitra utama.
Gedung Putih pada Senin (1/6) mengumumkan perintah presiden yang mengubah struktur tarif bagi beberapa kategori barang impor. Dilansir dari Anadolu Agency, salah satu perubahan mencakup penurunan tarif untuk peralatan pertanian, termasuk mesin panen dan perangkat sejenis, dari sebelumnya 25 persen menjadi 15 persen.
Selain sektor pertanian, pemerintah AS juga memperluas daftar peralatan industri yang berhak memperoleh tarif 15 persen. Kategori tersebut kini mencakup berbagai alat berat dan peralatan industri seperti buldoser serta forklift yang diimpor dari negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan tertentu dengan Amerika Serikat.
Kebijakan baru itu juga dirancang untuk meningkatkan penggunaan bahan baku domestik. Perusahaan asing dapat memperoleh tarif bea masuk sebesar 10 persen apabila peralatan modal yang mereka impor mengandung sedikitnya 85 persen baja dan aluminium yang dilebur, dicetak, dan diproduksi di Amerika Serikat berdasarkan berat total produk.
Sebelumnya, syarat kandungan lokal untuk memperoleh tarif preferensial tersebut berada pada level 95 persen. Pemerintah menyebut pelonggaran aturan ini bertujuan memberikan insentif investasi dalam jangka pendek sekaligus mendukung pemulihan basis industri nasional.
Ketentuan tersebut bersifat sementara dan dijadwalkan berlaku hingga 31 Desember 2027.
Di saat yang sama, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) juga mengusulkan penerapan tarif sebesar 25 persen terhadap sejumlah produk asal Brasil berdasarkan ketentuan Pasal 301. Washington menilai terdapat sejumlah praktik yang dianggap membebani atau membatasi perdagangan AS.
Mengutip CNBC, alasan yang menjadi dasar usulan tersebut meliputi isu penegakan antikorupsi, perlindungan hak kekayaan intelektual, akses pasar etanol, hingga persoalan deforestasi ilegal.
Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengatakan penyelidikan berdasarkan Pasal 301 dilakukan atas arahan langsung Presiden Donald Trump. “Trump meskipun telah mengadakan beberapa pertemuan konstruktif dengan mitranya dari Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, kedua pihak masih memiliki perbedaan substansial dalam menyelesaikan masalah yang diidentifikasi dalam investigasi ini,” ujarnya.
USTR dijadwalkan menggelar sidang dengar pendapat terkait usulan kebijakan tersebut pada 6 Juli mendatang. Sebagai informasi, Pasal 301 merupakan instrumen perdagangan yang digunakan pemerintah AS untuk menyelidiki dan merespons praktik perdagangan luar negeri yang dianggap tidak adil atau diskriminatif. Jika pelanggaran terbukti, presiden memiliki kewenangan untuk memberlakukan tarif tambahan.
Hubungan dagang AS dan Brasil sebelumnya juga sempat memanas. Pada Juli 2025, pemerintahan Trump mengenakan tarif 50 persen terhadap Brasil, yang sebagian dikaitkan dengan proses hukum terhadap mantan Presiden Jair Bolsonaro. Namun, kebijakan tersebut kemudian dibatalkan Mahkamah Agung AS pada Februari sehingga ekspor Brasil ke Amerika Serikat hanya dikenakan tarif global sebesar 10 persen.
Penyesuaian tarif terbaru menunjukkan upaya Washington mencari keseimbangan antara perlindungan industri domestik dan kebutuhan menjaga arus investasi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kebijakan perdagangan tetap menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintahan Trump untuk mempertahankan daya saing manufaktur Amerika Serikat sekaligus menekan negara mitra dagang agar memenuhi standar yang diinginkan Washington.