Utang Luar Negeri RI Turun Tipis Jadi Rp6.026 Triliun, Ini Penyebabnya
Jakarta, FORTUNE - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2023 sebesar US$395,1 miliar atau sekitar Rp6.026 triliun. Nilai ULN tersebut turun sekitar US$2 miliar bila dibandingkan dengan posisi ULN akhir Juli 2023 yang mencapai US$397,1 miliar.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menjelaskan bahwa penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN sektor publik dan swasta.
"Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 0,7 persen (yoy)," jelas Eriwin melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin (16/10).
<p>Utang pemerintah naik 3,6%, ini kegunaannya </p>
Sementara itu, untuk posisi ULN pemerintah pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar US$191,6 miliar, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang sebesar US$193,2 miliar.
Meski demikian, bila dihitung secara tahunan, ULN Pemerintah tumbuh melambat menjadi 3,6 persen (yoy) dari periode sebelumnya sebesar 4,1 persen (yoy).
"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang tinggi," kata Erwin.
BI menilai, Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.
"Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, ULN berperan penting untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global," jelas Erwin.
Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,2 persen), jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi (14,2 persen), dan jasa keuangan dan asuransi (10,1 persen).
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.