Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan bahwa rasio utang pemerintah akan turun hingga akhir tahun. Hal ini disampaikan meski rasio utang naik dibanding kuartal sebelumnya menjadi 41,26 persen terhadap PDB atau berada di level Rp10.293,69 triliun.
“Kan belum berakhir tahunnya, nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa. Harusnya sih akan bisa turun lagi sedikit,” ujarnya di Jakarta, Rabu (12/8).
Menurutnya, rasio utang terhadap PDB yang masih berada di kisaran 41,26 pesen itu masih jauh di bawah batas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yakni sebesar 60 persen terhadap PDB.
Purbaya menjelaskan, rasio utang masih terhitung aman, sebab keberlanjutan utang dan fiskal tidak hanya dinilai dari besarnya utang, tapi juga dilihat dari konteks strategi ekonomi pemerintah.
“Jadi kita lihat seperti itu. Kalau kita melihat sustainability hutang atau fiskal seperti itu, kita lihat relatif terhadap strategi ekonominya,” katanya.
Meski demikian, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menekan utang, salah satunya dengan membatasi agar defisit tidak terlalu tinggi. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak (tax collection).
“Bukan naikin pajak ya, tapi kita bersihkan cara kita beroperasi mengumpulkan pajak,” katanya.
Sebagai informasi tambahan, menurut laman DJPPR, total utang pemerintah per 30 Juni 2026 sebesar Rp10.293,69 triliun bertambah sekitar Rp373,27 triliun apabila dibandingkan dengan 31 Maret 2026 yakni Rp9.920,42 triliun.
Utang pemerintah sendiri terdiri atas dua jenis, yakni Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.
Dari nilai utang Rp10.293,69 triliun, SBN mendominasi struktur utang pemerintah, yakni sebesar Rp8.966,79 triliun atau setara 87,11 persen dari total utang. Sementara itu, utang yang berasal dari pinjaman tercatat Rp1.326,90 triliun.
Utang melalui SBN meningkat Rp313,9 triliun dibandingkan posisi akhir kuartal I-2026 sebesar Rp8.652,89 triliun. Sementara itu, pinjaman pemerintah bertambah Rp59,38 triliun dari sebelumnya Rp1.267,52 triliun.