Zulhas Akui Banyak Program Belum Maksimal: MBG Dimaling hingga Kopdes di Gunung

12 Agu 2026, 16:09 WIB

Eko Wahyudi

News

Channel

Add Us on Google

Zulhas Akui Banyak Program Belum Maksimal: MBG Dimaling hingga Kopdes di Gunung

Sejumlah siswa membawa ompreng Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan disalurkan ke sekolah, di Sangkurio, Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (11/8). ANTARA FOTO/Akbar Tado

Intinya Sih

Zulkifli Hasan mengakui ada korupsi dan penyalahgunaan dalam program Makan Bergizi Gratis; pemerintah menyatakan kasusnya diproses hukum dan penertiban ditargetkan berlangsung dalam satu hingga dua bulan.
Pemerintah menertibkan pembangunan sekitar 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, setelah ditemukan koperasi di lokasi sulit dijangkau seperti pegunungan; penyebab penempatan tersebut masih diperiksa.
Zulhas menyoroti Nilai Tukar Nelayan yang masih 103,9, jauh di bawah NTP 127, serta menargetkan kenaikan menjadi 120 dalam dua tahun melalui pembenahan sektor kelautan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, FORTUNE - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui masih terdapat berbagai masalah dalam pelaksanaan program-program strategis pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diwarnai praktik korupsi, pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di lokasi yang tidak sesuai, hingga persoalan kesejahteraan nelayan.

Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan, mengatakan pemerintah tengah melakukan penertiban terhadap berbagai persoalan tersebut. Untuk program MBG, misalnya, dia menyebut terdapat praktik penyalahgunaan dan tindakan yang masuk ranah hukum.

“Tapi ada juga yang enggak berhasil, kita akui. Misalnya makanan bergizi, betul banyak culas, banyak maling di situ, banyak penyalahgunaan, kita akui diproses hukum sudah. Kita bekerja keras sekarang untuk ditertibkan,” kata Zulhas di Kantor Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Jakarta, Rabu (12/8).

Menurut dia, pemerintah akan melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan program tersebut dalam satu hingga dua bulan ke depan. Penertiban diperlukan agar program strategis yang menyasar masyarakat luas tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Selain MBG, Zulhas menyoroti pelaksanaan pembangunan sekitar 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP). Misalnya, soal temuan adanya koperasi yang dibangun di lokasi yang dinilai tidak masuk akal, termasuk di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau kendaraan.

“Ada juga pekerjaan yang besar membangun koperasi 80.000, tidak gampang. Ada yang di gunung, ya kita tertibkan. Kalau di gunung orang enggak bisa naik, mobil enggak bisa naik, masa ada,” kata Zulhas.

Dia mengatakan pemerintah masih melakukan pengecekan untuk mengetahui penyebab pembangunan koperasi dilakukan di lokasi tersebut.

“Itu akan kita tertibkan, tapi saya lagi cek di mana, apa sebab dan kenapa,” tuturnya.

Nilai tukar nelayan masih rendah

Nelayan memperbaiki jaring ikan di atas kapalnya di Pelabuhan Klidang Lor di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (6/8). Pemerintah menargetkan peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari 103 menjadi 120 untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra

Di luar persoalan pelaksanaan program pemerintah, Zulhas juga menyoroti masih rendahnya kesejahteraan nelayan dibandingkan petani. Dia membandingkan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN).

Menurut dia, NTP telah meningkat dari 116 menjadi 127. Namun, NTN masih berada di level 103,9. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat nelayan.

“Paling miskin itu nelayan. 103,9. Sedih kita itu saudara kita. Dia kalau enggak dibantu beras, enggak dibantu dana cash, enggak bisa sekolah anaknya,” ujar Zulhas.

Menurut Zulhas, kondisi tersebut antara lain dipengaruhi regulasi yang rumit serta keterbatasan sarana penangkapan ikan yang dimiliki nelayan lokal. Mayoritas nelayan kecil tidak memiliki kapal dengan kapasitas yang memungkinkan mereka menjangkau wilayah perairan yang lebih jauh.

Kondisi tersebut turut pada akhirnya membuka celah bagi kapal-kapal asing berkapasitas besar untuk masuk dan mengambil sumber daya laut Indonesia.

“Ikan kita menurut Menteri Kelautan Rp200 triliun lebih per tahun dicuri karena nelayan negara lain punya kemampuan, kapalnya besar,” katanya.

Zulhas mengatakan, nelayan Indonesia yang memiliki kapal kecil tidak mampu menjangkau wilayah laut lebih jauh sehingga posisi mereka menjadi lemah dalam memanfaatkan potensi sumber daya perikanan nasional.

Oleh sebab itu, pemerintah akan membenahi sektor kelautan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu targetnya adalah meningkatkan Nilai Tukar Nelayan dari posisi saat ini 103,9 menjadi 120 dalam dua tahun ke depan.

Dia menilai, peningkatan kesejahteraan nelayan bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sumber daya laut.

“Itu yang tidak boleh terjadi di negara Pancasila. Enggak boleh terjadi. Kita enggak boleh merasa itu bukan saudara kita, saudara kita, sebangsa dan setanah air. Harus kita angkat,” tegasnya.

Zulhas mengakui tidak seluruh program pemerintah berjalan sesuai target. Karena itu, dia menyampaikan permohonan maaf atas program yang masih bermasalah sekaligus meminta dukungan masyarakat terhadap proses pembenahan.

“Ya tadi, ada yang berhasil ada yang tidak. Yang tidak berhasil kita minta maaf, kita bekerja keras, kita perbaiki. Mohon doanya,” pungkas Zulhas.