Biaya Haji 2027 Dibahas Prabowo dan Menhaj, Berpotensi Naik

Kementerian Haji dan Umrah telah menyampaikan usulan BPIH 1448 H/2027 M. Jumlahnya sebesar Rp107.340.172,02 per jemaah haji reguler kepada Komisi VIII DPR RI pada 19 Agustus 2026.

Dari angka tersebut, porsi yang dibayarkan langsung oleh jemaah atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) diusulkan sebesar 40 persen, yakni Rp42.936.068,81. Sementara 60 persen atau Rp64.404.103,21 berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Irfan mengatakan skema tersebut disusun dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan haji.

"Pemerintah selalu mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam menentukan komponen BPIH, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik, dengan biaya yang wajar," ujar Irfan dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI.

Baca Juga: Berapa Gaji Petugas Haji 2027? Cek Estimasi dan Komponennya

Kementerian Haji dan Umrah memasukkan sejumlah faktor eksternal dalam perhitungan usulan BPIH 2027. Di antaranya kenaikan harga energi dunia akibat dinamika geopolitik, perubahan nilai tukar rupiah, serta penyesuaian layanan haji di Arab Saudi.

"Dinamika geopolitik global mempengaruhi penyelenggaraan ibadah haji dengan dampak terhadap peningkatan harga minyak dunia dan avtur serta volatilitas nilai tukar. Kenaikan harga avtur yang disertai penyesuaian nilai tukar Rupiah dapat meningkatkan biaya transportasi udara secara signifikan dalam Rupiah," papar Irfan.

Selain itu, pemerintah Arab Saudi meniadakan layanan Masyair paket D untuk musim haji 1448 H/2027 M. Pemerintah Indonesia kemudian merencanakan penggunaan layanan Masyair paket C dalam penyelenggaraan haji tahun depan.

Rapat bersama Presiden pada Senin (28/9) belum menetapkan angka final biaya haji 2027. Irfan mengatakan pemerintah masih berdiskusi dengan DPR mengenai besaran tersebut. Meski total BPIH berpotensi meningkat, pemerintah masih mencari skema agar kenaikan tersebut tidak seluruhnya menjadi beban jemaah.

Dahnil juga menyebut pembahasan dengan Presiden mencakup rekonstruksi tata kelola keuangan haji. Pemerintah menyiapkan panitia kerja (panja) terkait Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

"Kemudian kedua terkait dengan rekonstruksi tata kelola keuangan haji. Kan ada juga persiapan panja pemerintah, terkait dengan Undang-Undang Keuangan Haji Nomor 34 Tahun 2014," ujarnya.

Dahnil mengatakan pemerintah akan meminta arahan Presiden mengenai rencana tersebut. Dengan demikian, usulan rata-rata BPIH sebesar Rp107,34 juta per jemaah masih belum menjadi angka final. Pemerintah dan DPR masih membahas besaran BPIH serta skema pembiayaannya sebelum penetapan biaya haji 2027.