Biaya Haji 2027 Ditetapkan, Jemaah Hanya Lunasi Rp23,24 Juta

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dan DPR RI mengumumkan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) mengenai biaya haji 2027. Rata-rata BPIH 2027 sebesar Rp98.466.351,35 per orang. Angka ini sudah mencakup berbagai komponen.

Untuk rincian lebih lengkap, berikut biaya haji 2027 yang resmi ditetapkan pemerintah:

Sumber pembiayaan BPIH 2027 berasal dari Bipih yang dibayarkan jemaah haji dan nilai manfaat pengelolaan keuangan haji, dengan rincian sebagai berikut:

Sementara itu, nominal pelunasan akhir yang wajib dibayar jemaah sekitar Rp23.248.825 per orang. Perhitungan pelunasan ini mempertimbangkan setoran awal Rp25 juta, nilai manfaat rata-rata Rp3,4 juta pada rekening virtual jemaah, dan subsidi Rp3 juta dari pemerintah.

Sebagai catatan, penetapan BPIH 2027 disusun berdasarkan asumsi nilai tukar Rp17.500 per dolar AS dan 1 riyal Arab Saudi senilai Rp4.666,67. Jadi, 1 dolar AS setara dengan 3,75 riyal Arab Saudi.

BPIH 2027 menjadi biaya haji tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada 2022, biaya haji ditetapkan sebesar Rp97,79 juta dengan Bipih Rp38,89 juta dan nilai manfaat Rp57,91 juta. Biaya yang harus dibayar jemaah termasuk rendah meski BPIH cukup tinggi pada saat itu.

Biaya haji kemudian sempat berada di kisaran Rp90 juta pada 2023–2024. Tarif tersebut turun dan berada di level Rp80 juta selama 2025–2026. Pada 2027, pemerintah menetapkan BPIH sebesar Rp98,46 juta per jemaah dan menjadi yang terbesar.

Dengan demikian, biaya haji 2027 mengalami kenaikan secara tahunan. Jumlah peningkatan mencapai Rp11 juta dari tahun lalu sebesar Rp87,4 juta.

Dari segi Bipih, biaya haji 2027 tidak jauh berbeda dengan tarif dalam dua tahun terakhir. Jemaah harus membayar Rp55,4 juta pada 2025, lalu turun menjadi Rp54,1 juta pada 2026.

Pada 2027, biaya yang perlu dibayar senilai Rp54,6 juta atau naik sekitar Rp500 ribu dari periode sebelumnya.

Pemerintah turut menetapkan jumlah kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Total kuota haji Indonesia pada 2027 sebesar 221.000 jemaah. Jumlah ini sama seperti tahun lalu.

Berikut rincian lengkapnya:

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kesepakatan tersebut telah disepakati dalam rapat kerja bersama pihak terkait sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 tersebut dibagi dengan Ketentuan Pasal 10b, Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah,” jelas Dasco.

Menanggapi kabar biaya haji 2027 resmi ditetapkan pemerintah, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan proses penyaluran dana akan berjalan lancar sesuai kebijakan yang berlaku.

Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengatakan pihaknya siap untuk menyalurkan alokasi nilai manfaat sesuai kesepakatan kepada calon jemaah haji.

“BPKH siap mendukung penuh dan menyalurkan alokasi Nilai Manfaat sebesar Rp8,83 triliun sebagaimana kesepakatan Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah. Kami memastikan alokasi ini siap dicairkan tepat waktu untuk mendukung operasional penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi,” ungkap Fadlul.

Pemerintah mengimbau calon jemaah haji 2027 untuk tidak perlu khawatir terhadap keberlanjutan dan keamanan dana. Pengelolaan dan penyaluran dana haji senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan profesional.

Selanjutnya, calon jemaah haji yang masuk dalam alokasi kuota di 2027 dapat mempersiapkan diri untuk pelunasan biaya. Informasi ini bisa diakses melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Haji dan Umrah RI.