Pembentukan Danantara Syariah Dorong Konsolidasi Aset dan Pangsa Keuangan Syariah

- LPS menyebut Danantara Syariah berpotensi mengonsolidasikan aset syariah negara dan daerah sekitar Rp970 triliun serta badan usaha perdagangan Rp153 triliun, demi memperluas inklusi dan pangsa pasar.
- Aset keuangan syariah mencapai Rp3.231 triliun hingga Agustus 2026, tumbuh 8,19 persen tahunan; perbankan syariah mendominasi Rp1.800 triliun, dengan pertumbuhan dana lebih cepat daripada pembiayaan.
- Kebijakan 2027 diarahkan pada akses, digitalisasi, UMKM, dan lima pilar integrasi; meski ekspor halal mencapai US$11,64 miliar, kontribusi rantai nilai halal terhadap PDB baru 0,78 persen.
Jakarta, FORTUNE — Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, menyatakan dalam forum diskusi Institute for Development of Economics & Finance (Indef) bertajuk Outlook Ekonomi Syariah Indonesia 2027, Senin (16/11), bahwa pembentukan Danantara Syariah yang digagas Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat mendongkrak inklusi serta memperluas pangsa pasar aset keuangan syariah.
Menurutnya, total aset keuangan syariah mencapai Rp3.231 triliun hingga Agustus 2026 atau tumbuh 8,19 persen secara tahunan dengan pangsa sekitar 9,16 persen. Angka tersebut belum mencakup aset negara di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
“Telah teridentifikasi aset komersial negara dan daerah berbentuk syariah dengan nilai sekitar Rp970 triliun, ditambah badan usaha perdagangan sekitar Rp153 triliun, yang dapat dikonsolidasikan, salah satunya melalui pembentukan Danantara Syariah,” kata Anggito.
Dari keseluruhan nilai aset tersebut, porsi perbankan syariah menyentuh sekitar Rp1.800 triliun, terdiri atas pembiayaan Rp748 triliun atau tumbuh 11,61 persen (YoY) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp899 triliun atau tumbuh 12,12 persen (YoY).
Ia menyoroti pertumbuhan penghimpunan dana melampaui penyaluran pembiayaan, sehingga fokus ke depan diarahkan memperbesar skala ekonomi, menekan biaya dana, dan memperkuat kapasitas pembiayaan, bukan sekadar menambah aset.
“Diperlukan lima pilar yang berjalan terintegrasi: konsolidasi keuangan negara, inovasi instrumen dan teknologi digital, integrasi informasi, filantropi Islam, dan integrasi keuangan,” ujar Anggito.
Merujuk Survei Nasional Integrasi dan Inklusi Keuangan 2026, integrasi keuangan syariah dalam transaksi ekonomi mencapai 3,3 persen. Oleh karena itu, kebijakan pada 2027 difokuskan pada perluasan akses, digitalisasi layanan, dan penguatan UMKM.
Ia menggarisbawahi kemajuan diukur dari pemerataan manfaat, bukan hanya akumulasi aset.
Sementara itu, Kepala Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef, Hidayah, menguraikan perkembangan antarsubsektor industri halal yang belum mencapai pemerataan. Industri fesyen Indonesia menempati peringkat ketujuh dunia, sedangkan Islamic finance bertahan pada peringkat ke-10.
“Ekspor produk halal pada Januari–Maret 2026 tercatat US$11,64 miliar dan jumlah produk bersertifikat halal meningkat menjadi sekitar 11,13 juta, tetapi kontribusi rantai nilai halal terhadap PDB baru 0,78 persen dan banyak UMKM bersertifikat halal masih bergantung pada pembiayaan konvensional,” kata Hidayah.



















