Daftar Dugaan Kebocoran Data yang Diungkap Akun Anonim Bjorka

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan kasus kebocoran data negara yang ramai diperbincangkan publik belakangan ini tidak berhubungan dengan data rahasia milik pemerintah Indonesia.

“Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemudian, dari analisis Deputi VII (Kemenpolhukam) terjadi di sini-sini. Tetapi, itu sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia,” ujar Mahfud dalam keterangan pers, seperti dilansir dari Antara.

Menurutnya, tidak ada yang membahayakan dari dugaan kebocoran data negara tersebut.

Pernyataan Mahfud ini merespons “Bjorka” yang mengaku telah meretas data korespondensi Presiden Joko Widodo, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN). Dalam unggahannya, Bjorka menyatakan surat dan dokumen untuk Presiden, termasuk dari BIN, yang memiliki label 'rahasia' telah bocor.

Bjorka pun mengaku memiliki 105 juta data pemilih milik KPU. Data yang berukuran 4 gigabita tersebut dijual dengan harga US$5.000. Sejumlah informasi yang terkandung di data yang diduga bocor ini, seperti NIK, tempat pemungutan suara (TPS), nama, dan lain-lain.

Menanggapi kabar dimaksud, anggota KPU RI, Betty Epsilon, menyatakan KPU sudah melakukan pengecekan terhadap setiap isi dari elemen data di forum gelap tersebut.

“Data tersebut bukan bersumber dari KPU,” ujar Betty, seperti dikutip dari Antara, Rabu (7/9). Menurutnya, KPU telah bekerja sama dengan Polri untuk menelusuri serta mengusut pelaku yang mengeklaim menjual data seolah-olajh merupakan data Pemilu 2019.

Nama “Bjorka” menyeruak dalam kasus dugaan kebocoran data registrasi SIM. Pengguna Twitter, @Srifqi, Kamis (1/9) membagikan tangkapan layar akun Bjorka yang menyatakan menjual 1,3 miliar data registrasi kartu SIM.

Berdasarkan tangkapan layar itu, data yang berhasil diretas ini berisi NIK, nomor telepon, penyedia telekomunikasi, dan tanggal registrasi. Data ini diklaim ditawarkan dengan harga sekitar US$50 ribu atau lebih dari Rp743 juta.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, mengatakan pemerintah menindaklanjuti dugaan kebocoran data pendaftaran Kartu SIM telepon via koordinasi dengan ekosistem pengendali data. Ia juga mengeklaim Kominfo bakal melakukan investigasi kasus dugaan kebocoran data registrasi SIM secara mendalam.

Sementara, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) tidak mengidentifikasi adanya akses ilegal atau data breach terhadap data pendaftaran kartu SIM prabayar milik tiap operator anggotanya. Kesimpulan itu diambil setelah asosiasi menginvestigasi dan menelusuri dugaan bocornya data registrasi kartu prabayar.

“Kami telah melaporkan hasil investigasi ATSI kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kamis (8/9),” ujar Sekjen ATSI, Marwan O. Baasir, dalam keterangan resminya.

Informasi dugaan kebocoran 26 juta pelanggan Indihome, layanan internet dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, terungkap di platform Twitter, Minggu (21/8). Sejumlah pengguna media sosial itu membagikan tangkapan layar situs Bjorka yang memuat informasi penjualan data pelanggan Indihome.

Jutaaan data yang diduga bocor terdiri dari sejarah pencarian, nama, alamat email, dan bahkan kartu tanda penduduk (KTP).

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menegaskan tidak ada kebocoran data pelanggan IndiHome. BUMN ini menyebut tidak terdapat temuan data yang mengandung nomor IndiHome yang valid.

Telkom juga mengeklaim tidak ada sistem di Telkom yang menyimpan riwayat pencarian dan data pribadi pelanggan.

“Setelah kami lakukan penelusuran dan investigasi, kami memastikan tidak ada kebocoran data pelanggan di sistem kami. Dan ini 100 persen merupakan data yang difabrikasi oleh pihak maupun oknum yang ingin memojokkan Telkom,” kata SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom, Ahmad Reza, dalam keterangan resmi, Senin (22/8).