Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

Pengamat: Kepercayaan Publik DPR Rendah, Kontroversi Lebih Disorot Daripada Kinerja

12 Nov 2026, 07:00 WIB5 min read

Ketua BPK, Isma Yatun dalam Rapur DPR RI ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat (30/6/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Kepercayaan publik terhadap DPR tercatat paling rendah dibandingkan lembaga negara lain, dengan 56 persen responden menyatakan percaya atau sangat percaya.
Penyerapan aspirasi dinilai belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan, sementara media sosial belum tentu mewakili seluruh suara masyarakat.
Perbaikan komunikasi perlu berjalan bersama pembenahan substansi, sistem, akuntabilitas, dan tindak lanjut atas aspirasi publik.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

sejak 1999 hingga tahun ini

Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif secara konsisten berada di posisi rendah dalam berbagai survei Indikator Politik Indonesia.

Februari 2026

Survei terbaru Indikator Politik Indonesia mencatat DPR memiliki tingkat kepercayaan terendah, dengan sekitar 56 persen responden menyatakan percaya dan sangat percaya.

Rabu (11/11)

Burhanuddin Muhtadi menyampaikan penilaian mengenai tingkat kepercayaan terhadap DPR dalam diskusi DPR Now di Jakarta.

kini

Hetifah Sjaifudian memilih untuk lebih banyak mendengar dibandingkan bersuara dalam pendekatan komunikasi DPR.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Kepercayaan publik terhadap DPR tercatat paling rendah dibandingkan lembaga negara lainnya, sehingga DPR dinilai perlu membenahi komunikasi, kinerja, dan substansi.
Who?
Burhanuddin Muhtadi, Hetifah Sjaifudian, dan Abie Besman menyampaikan penilaian mengenai kepercayaan publik, penyerapan aspirasi, serta komunikasi DPR.
Where?
Pernyataan Burhanuddin disampaikan dalam diskusi DPR Now di Jakarta.
When?
Survei terbaru dirilis pada Februari 2026, sementara diskusi DPR Now berlangsung pada Rabu (11/11).
Why?
Parlemen lebih rentan terhadap kecurigaan publik, pekerjaan teknis DPR sulit dipahami, dan mekanisme penyerapan aspirasi belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan.
How?
DPR perlu memperbaiki substansi dan sistem, memperkuat akuntabilitas, mengubah pendekatan komunikasi, serta memberikan informasi tentang tindak lanjut aspirasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kepercayaan orang kepada DPR sedang rendah. Burhanuddin Muhtadi menjelaskan hal itu dari hasil survei. Hetifah Sjaifudian berkata DPR perlu lebih banyak mendengar, terutama kelompok yang sulit menyampaikan suara. Abie Besman mengingatkan media sosial tidak mewakili semua orang. DPR diminta memperbaiki komunikasi, pekerjaan, dan tindak lanjutnya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Rendahnya kepercayaan publik dapat menjadi dorongan bagi DPR untuk memperbaiki kinerja, memperkuat akuntabilitas, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Perubahan pendekatan dari lebih banyak bersuara menjadi mendengar juga membuka ruang agar aspirasi kelompok rentan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dengan tindak lanjut yang jelas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, FORTUNE — Kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih rendah di antara lembaga negara lainnya. Oleh sebab itu, lembaga legislatif dinilai perlu melakukan pembenahan komunikasi publik yang lebih responsif, transparan dan relevan.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif secara konsisten berada di posisi rendah dibandingkan lembaga negara lainnya. Kondisi tersebut berlangsung lama dari berbagai survei yang dilakukan Indikator Politik sejak 1999 hingga tahun ini.

Berdasarkan Survei Indikator Politik Indonesia terbaru yang dirilis pada Februari 2026, DPR mencatat tingkat kepercayaan terendah dibandingkan lembaga negara lainnya, di mana hanya ada sekitar 56 persen responden menyatakan percaya dan sangat percaya. Sementara, TNI, Presiden, dan Kejaksaan Agung menempati posisi teratas dengan tingkat kepercayaan minimal 80 persen. Kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi, pengadilan, dan KPK berada di atas 70 persen. Sementara itu, MPR, Polri, DPD, dan partai politik mencatat tingkat kepercayaan di atas 60 persen.

“DPR itu konsisten menjadi the most distrusted political institution,” ujar Burhanuddin dalam diskusi DPR Now di Gedung DPR Jakarta, Rabu (11/11).

Namun, Burhanuddin mengatakan rendahnya kepercayaan publik terhadap parlemen bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan menjadi gejala global. Di sejumlah negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nasional juga relatif rendah. Berdasarkan data, 39 persen warga di 30 negara OECD yang percaya kepada pemerintah nasional. Sementara itu, hanya sebagian kecil masyarakat yang merasa memiliki suara dalam menentukan kebijakan pemerintah.

Menurutnya, kondisi ini tidak terlepas dari karakter parlemen sebagai arena pertemuan berbagai kepentingan dan kompromi politik yang membuatnya lebih rentan terhadap kecurigaan publik.

Persoalan tersebut berkaitan dengan karakter demokrasi representatif. Masyarakat sebagai principal mendelegasikan kewenangannya kepada DPR sebagai agent. Dalam praktiknya, terdapat risiko kepentingan wakil rakyat tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

Persoalan berikutnya adalah asimetri informasi. Burhanuddin menilai berbagai pekerjaan teknis DPR, termasuk pembahasan di komisi, tidak mudah dipahami publik. Sebaliknya, masyarakat justru lebih mudah menerima informasi mengenai kontroversi atau sisi negatif DPR.

“Kinerja yang tidak terlihat tidak akan dinilai. Sementara kinerja yang terlihat sering kali justru dipersepsikan negatif,” katanya.

Adapun, kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan dan pendapatan lebih tinggi cenderung lebih kritis terhadap DPR. Ini dikarenakan, kelompok kelas menengah yang lebih terdidik dan melek informasi memiliki ekspektasi lebih tinggi terhadap kinerja lembaga legislatif.

Rendahnya kepercayaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan bagi parlemen untuk berhenti berbenah. Sebaliknya, kondisi itu perlu menjadi dorongan untuk memperbaiki kinerja, memperkuat akuntabilitas, dan membangun kembali hubungan dengan masyarakat.

Penyerapan Aspirasi

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan persoalan kepercayaan publik biasanya berkaitan dengan kesenjangan antara cara DPR melihat kinerjanya dan cara masyarakat menilai lembaga tersebut.

Menurutnya, DPR merasa telah menjalankan berbagai fungsi melalui rapat, pembahasan anggaran, pengawasan, serta penyerapan aspirasi. Sementara, masyarakat memiliki ukuran yang lebih sederhana.

“Pertanyaan dari masyarakat itu sebenarnya sederhana: apa yang sudah berubah dalam hidup saya?” katanya.

Menurutnya, tantangan penyerapan aspirasi semakin besar ketika DPR berhadapan dengan kelompok masyarakat rentan. Berbeda dengan mahasiswa, akademisi, maupun kelompok masyarakat yang terorganisasi, masyarakat miskin, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat terpencil, korban bencana, serta korban kekerasan sering kali memiliki keterbatasan dalam menyampaikan aspirasi.

Kelompok tersebut, menurut dia, merupakan the voiceless atau kelompok yang paling terpinggirkan.

“Kelompok yang paling lantang menyampaikan aspirasi sebetulnya juga belum tentu yang paling membutuhkan perhatian negara,” ujarnya.

Hetifah pun menilai mekanisme penyerapan aspirasi DPR selama ini belum sepenuhnya mampu menjangkau kelompok tersebut. Pertemuan melalui rapat dengar pendapat umum maupun kunjungan kerja masih kerap dilakukan melalui jalur formal dan bertemu dengan perwakilan organisasi atau pemerintah daerah.

Karena itu, dia menilai terdapat missing link dalam mekanisme penyerapan aspirasi yang perlu diperbaiki DPR.

Oleh karenanya, berdasarkan pengalaman di lapangan, menurutnya DPR perlu mengubah pendekatan komunikasi. Jika sebelumnya lebih terbiasa “bersuara”, kini dia memilih untuk lebih banyak “mendengar”.

“Kalau sebelumnya saya bersuara, sekarang saya mendengar,” katanya.

Di sisi lain, Hetifah mengatakan DPR juga perlu mengubah cara berkomunikasi dengan generasi muda. Bahasa institusi yang terlalu formal dinilai membuat pesan DPR sulit diterima kelompok tersebut. Namun, perubahan gaya komunikasi harus diikuti dengan tindak lanjut yang jelas.

“Yang paling penting adalah harus ada close loop. Kalau kita sudah dengarkan, kita harus sampaikan lagi apa sebenarnya kebijakan yang kita buat untuk menanggapi masukan itu,” ujarnya.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya merasa didengar, tetapi juga dapat melihat bagaimana aspirasi mereka diterjemahkan menjadi kebijakan.

Media Sosial Bukan Representasi Publik

Praktisi komunikasi dan dosen Universitas Padjajaran, Abie Besman menambahkan, persepsi publik terhadap DPR saat ini banyak dipengaruhi percakapan di media sosial. Namun, menurut dia, media sosial tidak serta-merta dapat dianggap sebagai representasi keseluruhan suara masyarakat.

Pasalnya, algoritma menentukan informasi yang muncul di hadapan pengguna. Akibatnya, suara yang terlihat dominan di media sosial belum tentu menggambarkan seluruh kelompok masyarakat.

“Jangan-jangan media sosial itu hanya sebuah alat untuk berbicara, bukan alat untuk mendengar,” ujar Abie.

Menurutnya, DPR perlu berhati-hati dalam menjadikan percakapan media sosial sebagai dasar membaca aspirasi publik. Suara masyarakat yang aktif di ruang digital cenderung lebih mudah terdengar, sedangkan kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk bersuara di ruang digital dapat kembali terpinggirkan.

Di sisi lain, Burhanuddin mengatakan, perbaikan komunikasi saja tidak cukup untuk meningkatkan citra DPR. Pembenahan substansi dan sistem tetap menjadi faktor utama.

“Komunikasi itu messenger dan means, sementara substansi itu message. Sehebat apa pun komunikasinya, kalau substantifnya tidak ada perbaikan, berat juga untuk DPR melakukan perbaikan citra,” katanya.

Burhanuddin mengatakan, untuk membangun kepercayaan publik. Komunikasi, menurutnya, tidak dapat dilakukan secara hit and run, tetapi harus berlangsung secara konsisten.

Setelah menerima aspirasi, DPR perlu memberikan informasi mengenai tindak lanjut, termasuk menjelaskan apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaan.

Pada akhirnya, persoalan utama DPR bukan hanya bagaimana menyampaikan pesan, tetapi bagaimana membangun kembali kepercayaan masyarakat.

“Kalau trust terhadap suatu lembaga tinggi, apa pun yang dilakukan lembaga tadi akan dipercaya, meskipun kebijakannya mungkin tidak sempurna. Tetapi kalau trust terhadap suatu lembaga buruk, kebijakan yang baik pun bisa dianggap salah,” pungkasnya.