Jakarta, FORTUNE - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti risiko dari konflik Iran dan Amerika Serikat pada ekonomi Indonesia. Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani menyatakan, industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada energi dan logistik internasional akan merasakan tekanan langsung dari konflik tersebut.
“Sektor padat karya menjadi salah satu yang paling rentan karena margin yang tipis dan sensitivitas tinggi terhadap biaya distribusi, bahan baku impor, serta permintaan ekspor yang terganggu,” ujarnya pada Fortune Indonesia, Senin (2/3).
Menurutnya, meski hubungan dagang langsung Indonesia dan Israel relatif terbatas, efek tidak langsung melalui harga energi global, distrupsi perdagangan internasional, inflasi pangan, nilai tukar, dan sentimen pasar keuangan. Sejumlah efek tersebut menjadi faktor yang relevan bagi dunia usaha nasional.
Meski demikian, kekhawatiran pelaku usaha saat ini adalah meningkatnya risk premium harga minyak dan gas, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurut Shinta, penutupan Selat Hormuz sangat berpengaruh pada ekonomi dunia, karena menjadi salah satu bottleneck perdagangan energi dunia, di mana sekitar 20 persen minyak dunia melewati wilayah tersebut.
Bagi Indonesia sebagai net importer minyak, tekanan tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi dan mempersempit ruang fiskal apabila harga energi global terkerek naik di atas asumsi APBN.
Selain itu, dunia usaha juga mencermati risiko rambatan terhadap inflasi pangan. Kenaikan harga energi akan berdampak pada biaya distribusi, logistik, dan transportasi komoditas pangan. Tekanan tersebut dapat mempercepat kenaikan harga bahan pokok, terutama apabila bersamaan dengan gangguan global atau pelemahan nilai tukar.
Oleh sebab itu, Shinta menilai stabilitas pasokan dan distribusi pangan menjadi aspek krusial yang perlu dijaga apabila dampak konflik meluas dan berkepanjangan.
Dari sisi fiskal, apabila harga energi bertahan tinggi, beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi meningkat. Apindo menilai penting bagi pemerintah untuk mengelola risiko tersebut secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap defisit dan pembiayaan utang negara.
Sementara itu, dari sisi eksternal, kondisi risk off global juga mampu meningkatkan volatilitas nilai tukar. Pelemahan rupiah akan memperbesar biaya impor energi dan pangan. Oleh sebab itu, koordinasi kebijakan moneter dan moneter perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi.