MenkopUKM Ungkap 4 Syarat Agar Indonesia Jadi Kekuatan Ekonomi Dunia
Pemerintah terus dorong UMKM Indonesia untuk bisa mendunia.
MenkopUKM, Teten Masduki. (dok. KemenkopUKM)Jakarta, FORTUNE – Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM), Teten Masduki, menyebutkan empat syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia di tahun 2045. Target itu bertepatan dengan usia 100 tahun kemerdekaan.
Syarat pertama, kata Teten, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia minimal harus mencapai US$12.000 per kapita. Untuk mencapai angka tersebut, Indonesia harus terus menggenjot pertumbuhannya PDB-nya. Diketahui, PDB per kapita Indonesia pada tahun 2021 dilaporkan mencapai US$4.349,17.
Kedua, Indonesia harus beralih penuh dari sektor pertanian menuju manufaktur, dengan langkah hilirisasi industri. “Di dalamnya mencakup mengembangkan produk substitusi impor dan berorientasi ekspor. Nantinya, industrialisasi kita lebih mengarah ke pengolahan hasil tambang, termasuk sawit. Harus juga ada peningkatan produktivitas,” kata Teten seperti dikutip dalam laman resmi KemenkopUKM, Senin (26/9).
Sedangkan yang ketiga adalah Human Development Index (HDI) Indonesia harus meningkat, melalui peningkatan berbagai hal, seperti kualitas jaminan sosial–Kartu Indonesia Pintar, Kartu PraKerja, maupun Kartu Indonesia Sehat–serta peningkatan pendidikan vokasi, dalam rangka mempersiapkan individu sebelum memasuki dunia kerja.
Untuk syarat keempat, pemerintah harus menjamin adanya kemudahan dalam berbisnis. Rasio kewirausahaan Indonesia kini masih 3,18 persen. Adapun sebanyak 97 persen lapangan kerja masih didominasi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), namun ekspor UMKM masih rendah dengan biaya logistik yang masih terbilang mahal. Ini semua yang akan kita ubah,” ucapnya. “Ini sudah ada dalam UU Cipta Kerja.”
Jadi salah satu kekuatan ekonomi dunia
Menurutnya, Indonesia sudah banyak diproyeksikan oleh berbagai lembaga internasional, seperti IMF (International Monetary Fund), bakal jadi salah satu kekuatan besar ekonomi dunia. Bahkan, menjadi yang keempat, setelah Amerika Serikat, Cina, dan India. "Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo terus melakukan modernisasi Indonesia untuk 2045,” ujarnya.
Terkait keberadaan UMKM dan pengembangan kewirausahaan nasional, Pemerintah sudah menerbitkan Perpres Nomor 2/2022 tentang Kewirausahaan, dengan target meningkatkan rasio kewirausahaan hingga 3,94 persen di tahun 2024. Dengan kebijakan ini, pemerintah berkomitmen untuk menaikkan kelas UMKM dan memodernisasi koperasi melalui transformasi usaha dari sektor informal ke formal.
Selain itu, transformasi ke digital, penggunaan inovasi dan teknologi, serta tranformasi ke rantai nilai global. “Kami terus berupaya menghadirkan ekosistem usaha yang sehat, mudah, dan kuat,” ujarnya.
Dukungan pemerintah tingkatkan UMKM
Selain memperkuat dari sisi regulasi, pemerintah juga sudah membuka akses lahan untuk rakyat lewat program Perhutanan Nasional. Ada sekitar 12,7 juta hektare lahan di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan rakyat.
Akses pembiayaan bagi para pelaku UMKM juga akan diperbesar dari 20 persen kredit perbankan untuk UMKM yang berlaku saat ini. “Presiden Jokowi ingin 50 persen lebih seperti di Korsel yang 81 persen. Kita akan ke arah sana,”ujarnya.
Sejalan dengan peningkatan akses pembiayaan UMKM, dalam beberapa waktu belakangan, pemerintah pun sudah mempercepat program formalisasi usaha melalui penyerahan Nomor Indonesia Berusaha (NIB). Hal ini dilakukan supaya para pelaku UMKM bisa mendapatkan pembiayaan dengan lebih mudah.
Sementara, di sisi pemerintah, sebesar 40 persen Anggaran Pendapatan Belanja Pusat dan Daerah harus dialokasikan untuk pembelian produk-produk UMKM. Selain itu, usaha-usaha rakyat akan mulai dihubungkan melalui koperasi dan offtaker, sehingga para pelaku UMKM bisa lebih leluasa fokus pada produksinya.
Ubah struktur industri
Untuk memacu pertumbuhan UMKM, pemerintah pun menghubungkan usaha-usaha besar, seperti pabrikan mobil asal Jepang atau Korea Selatan, untuk memasok suku cadangnya dari UMKM. Dengan demikian, struktur industri yang didominasi usaha-usaha besar akan berubah melibatkan para pelaku UMKM di dalam rantai pasok bisnisnya.
Contoh lain, pada sektor perkebunan, pemerintah juga telah membenahi struktur perkebunan sawit milik rakyat. Selama ini rakyat hanya menjual ke perusahaan besar dalam bentuk tandan segar, namun nantinya setiap 1.000 hektare lahan sawit milik rakyat akan didirikan satu pabrik sawit dan minyak makan merah. “Targetnya, akan ada 41 persen industri sawit milik rakyat yang dikelola koperasi dan bisa hilirisasi,” katanya.
Sementara, pada sektor peternakan, pemerintah punya program korporatisasi Petani dan Peternak, yang dapat mengonsolidasikan petani berlahan sempit dalam koperasi untuk ditanami satu jenis tanaman produktif. “Minimum, 400 hektare dalam satu langkah korporatisasi petani,” kata Teten.
