Prediksi Perlambatan Ekonomi Cina Akan Pengaruhi Ekspor Indonesia
Sektor properti Cina dianggap sebagai salah satu sebabnya.
Shutterstock/TGeorgeJakarta, FORTUNE – Fikri C. Permana, ekonom senior Samuel Sekuritas, mengatakan perlambatan ekonomi Cina diperkirakan akan mengurangi kemungkinan permintaan produk ekspor dari Indonesia, seperti metal–besi dan baja. Dampak yang kemungkinan paling dirasakan adalah penurunan harga komoditas yang juga akan berdampak secara global.
“Namun, di saat yang sama, harapannya, kondisi Cina tersebut akan mendorong penggunaan Yuan atau Rupiah, dalam perdagangan kedua negara,” kata Fikri kepada Fortune Indonesia, pada Selasa (7/12).
Fikri menanggapi rekomendasi para penasihat ekonomi Cina tentang target pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah untuk 2022 bagi perekonomian negara tersebut. Hal ini disampaikan setelah para ahli ekonomi Cina memprediksi adanya perlambatan ekonomi di negari Tirai Bambu pada 2022, terutama yang disebabkan dari sektor properti.
Rekomendasi penurunan target ekonomi Cina 2022
Think-tank terkemuka Cina dari Chinese Academy of Social Sciences (CASS) memperingatkan bahwa penurunan sektor properti di negara tersebut masih akan terjadi tahun depan. Kondisi ini diperkirakan akan membebani pengeluaran pemerintah Cina.
Menurut CASS, seperti diberitakan Al Jazeera (6/12), perekonomian Cina diperkirakan tumbuh sekitar 5,3 persen pada 2022. Angka ini pun menjadi acuan perkiraan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata untuk 2020-2022 menjadi 5,2 persen. Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya hambatan dari penurunan properti, melemahnya ekspor, dan pembatasan ketat COVID-19 yang menghambat konsumsi masyarakat.
Penasihat pemerintah Cina pun merekomendasikan agar pihak berwenang menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2022 lebih rendah dari target yang ditetapkan untuk 2021, yakni di atas 6 persen.
Imbauan para penasihat ekonomi pada pemerintah Cina
Terkait sektor properti yang diprediksi menjadi salah satu penyebab adanya perlambatan ekonomi, para penasihat ekonomi pemerintah pun mendesak pemerintah pusat secara proaktif merancang soft landing untuk sektor properti. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari lelang tanah yang gagal di kota-kota besar serta menangkis risiko jatuhnya harga properti di kota-kota kecil, menurut pemberitaan Al Jazeera.
Langkah Cina untuk menyapih pengembang properti dari pinjaman yang merajalela telah diterjemahkan ke dalam kerugian pinjaman bagi bank dan kerugian besar pada pasar kredit. Pengembang yang terimpit kekurangan uang dan berakibat kesusahan akan meningkatkan risiko di seluruh perekonomian negera tersebut.
Kasus Evergrande
Salah satu peristiwa besar di sektor properti Cina yang terjadi pada 2021 adalah kasus Evergrande. Masalah raksasa properti ini pun menjadi kegagalan terbesar di perekonomian Cina. Oleh karenanya, pihak berwenang segera turun tangan dan mengawasi manajemen risiko di perusahaan tersebut.
Bahkan, pimpinan Evergrande November lalu dikabarkan rela menjual aset pribadinya demi membayar kewajiban perusahan tersebut. Perkara perusahaan properti ini mengguncang pasar dan membuat banyak investor, kreditor, dan pemasoknya mengalami kemelut keuangan.
Meskipun bos Evergrande telah menjual sejumlah aset pribadinya, namun itu dinilai tidak seberapa dengan jumlah utang perusahaan yang mencapai lebih dari US$300 miliar atau setara Rp4.350 triliun.
Related Topics
Related Articles
